Breaking News:

Tribun Tulangbawang

Dugaan Korupsi DAK Rp 49 Miliar, Kadisdik Tuba Nazzarudin Tidak Terima Pendampingan Hukum

Pemkab Tulangbawang mengisyaratkan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap Kepala Dinas Pendidikan Nazaruddin

Penulis: Endra Zulkarnain | Editor: soni
kompas.com
Ilustrasi - palu sidang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MENGGALA - Pemkab Tulangbawang mengisyaratkan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap Kepala Dinas Pendidikan Nazaruddin, yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi DAK tahun 2019 senilai Rp 49 miliar.

Pemkab menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Tuba, pendampingan hukum terhadap Nazzarudin tidak diberikan lantaran terbentur kewenangan.

Sebab, perkara yang menjerat Nazzarudin merupakan perkara tindak pidana, bukan perkara perdata atau Tata Usaha Negara (TUN).

Kadisdik Tulangbawang Nazzarudin Jadi Tersangka Dugaan Korupsi DAK, Rugikan Negara Rp 49 Miliar

"Ada beberapa kriteria pendampingan hukum yang dapat diberikan kepada ASN ketika tersandung hukum. Misalnya persoalan sengketa perdata dan PTUN," kata Anuari, Senin (1/2).

Pemkab Tuba, kata Anuari, meminta semua pihak tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap kasus ini.

"Semua pihak harus menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Pemkab akan terus memantau jalannya kasus ini, karena tersangka merupakan ASN Tuba," paparnya.

Kejari Tulangbawang sebelumnya telah menetapkan Kadisdik Tulangbawamg Nazaruddin sebagai tersangka dugaan kasus pungutan terhadap kegiatan fisik DAK pendidikan tahun 2019 senilai Rp49 miliar.

Dalam ketetangan pers yang disampaikan Kajari Tulangbawang modus yang digunakan tersangka adalah dengan meminta setoran 10 sampai 12,5 persen dari pagu yang di kucurkan kesekolah penerima bantuan DAK. (end)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved