Breaking News:

Mesuji

Gaji ASN di Mesuji Tak Kunjung Cair, BPKAD Sebut Ada Dua Faktor

Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji Olpin Putra keterlambatan gaji PNS di Januari dan Februari 2021 ada dua faktor.

Tribunlampung.co.id/Rangga
Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji Olpin Putra. Gaji ASN di Mesuji Tak Kunjung Cair, BPKAD Sebut Ada Dua Faktor 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mesuji pada Januari 2021 sempat terlambat dan untuk gaji bulan Februari belum juga cair.

Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji Olpin Putra keterlambatan gaji PNS di Januari dan Februari 2021 ada dua faktor.

Pertama terkait penerapan aplikasi baru Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kedua masalah kelangkapan administrasi.

"Untuk gaji di Januari 2021 itu sudah dibayarkan di pertengahan Januari, sedangkan di Februari 2021 seharusnya minggu ini Senin atau Selasa kemaren biasanya sudah kita realisasikan," ujar Olpin, Jumat (5/2/2021).

Gaji ASN Pemkot Bandar Lampung Belum Dibayar

Subsidi Gaji Pekerja Disetop, Perwakilan Buruh Kecewa

Ia menambahkan Pertengahan Desember 2020, pemerintah daerah se-Indonesia diwajibkan untuk menggunakan aplikasi SIPD.

Berjalannya waktu awal 2021 terjadi kendala, sehingga aplikasi ini belum sepenuhnya siap.

Penerapan aplikasi SIPD yang bermasalah ini bukan hanya berlaku di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mesuji, tetapi juga berlaku secara nasional.

Sehingga Kemendagri memberikan kelonggaran berupa surat edaran, bahwa pemerintah daerah bisa menggunakan aplikasi lain diluar SIPD khusus penata usahaan.

"Jadi untuk aplikasi sebenarnya saat ini sudah teratasi dimana SIPD, Simda keuangan jalan beriringan," jelasnya.

Terkait masalah kelengkapan administrasi, terjadinya pergeseran pejabat eselon II, eselon III, dan beberapa eselon IV di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Cegah Kesalahan Pengelolaan Anggaran, Inspektorat Mesuji Sediakan Klinik Konsultasi

Nakes di Mesuji Urung Vaksinasi karena Tidak Lolos Screening

Artinya perubahan pejabat di OPD juga merubah Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penganggaran.

Perubahan tersebut berdampak pada proses pencairan Keuangan.

"Sampai sekarang kami masih menunggu artinya dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDSDM) terkait nama pejabat baru tersebut," ungkapnya

Lebih lanjut, ia menegaskan, keterlambatan pencairan gaji untuk PNS bukan dari sisi keuangan melainkan masalah kelengkapan administrasi saja.

( Tribunlampung.co.id / Rangga Yusuf )

Penulis: M Rangga Yusuf
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved