Breaking News:

Lampung Utara

Pemkab Lampung Utara Gandeng 3 Investor Lokal Dongkrak Pembangunan di Lampung Utara

sejauh ini, ada 3 investor lokal dari perusahaan swasta yang akan mendongkrak pembangunan melalui bidangnya.

Tribunlampung.co.id/Anung
Kabag Kerjasama Pemkab Lampura, Nujum Masya. Pemkab Lampung Utara Gandeng 3 Investor Lokal Dongkrak Pembangunan di Lampung Utara 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Bagian Kerjasama gandeng investor lokal untuk mendongkrak pembangunan di kabupaten tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Pemkab Lampura, Nujum Masya mengatakan bahwa, sejauh ini, ada 3 investor lokal dari perusahaan swasta yang akan mendongkrak pembangunan melalui bidangnya.

Dari ketiga Investor lokal tersebut, salah satu diantaranya, akan mengembangkan usaha bidang objek Pariwisata Way Tebabeng, Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar.

Dan itupun, secara teknis, telah ditangani oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora).

Sedangkan dua Investor lainnya, akan membangun perhotelan, dan rumah layak huni sebanyak 100 unit dan pasilitas umum lainnnya.

Rencananya pembanganuan 100 unit perumahan layak huni tersebut, akan dibangun di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan.

“Iya, ada 3 Investor lokal yang akan menanamkan usahanya di Lampura. Yang pertama dalam bidang pariwisata Way Tebabeng, serta pembangunan perhotelan dan pembangunan 100 unit rumah layak huni, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Senang,” ujarnya, Jumat 5 Februari 2021.

Sejauh ini lanjut Nujum, persolan tersebut sedang dalam tahap perencanaan.

Belum sampai ke tahap penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak pengembang (Investor) dengan Pemkab Lampura.

Sebab, untuk melakukan penandatanganan Mou antara pihak ketiga dengan pemerintah, harus melalui proses yang cukup panjang.

Karena, semua nota kesepakatan harus tetap merujuk dalam Permendagri No 22 tahun 2020.

Misal contohnya yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang, apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan besar, maka pihak perusahaan tersebut harus memiliki badan hukum yang jelas.

Namun apabila pihak ketiga tersebut adalah milik persorangan, maka ada perjanjian tertentu antara pihak pemerintah dan pihak ketiga yang tidak boleh di langgar.

“Saya berharap, di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Lampura agar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik lokal maupun asing. Agar dapat mendongkrak Perekonomian maupun Pembangunan di Lampura,” ujarnya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved