Breaking News:

Tribun Way Kanan

Polisi Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Perusakan Lahan Milik 22 Warga Way Kanan

Polres Way Kanan diminta segera menuntaskan kasus dugaan pengrusakan tanam tumbuh milik warga Way Kanan.

kompas.com
Ilustrasi - palu sidang. Seorang hakim di Lampung dipecat karena selingkuh, digerebek warga masukkan 2 wanita ke rumah dinas. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Polres Way Kanan diminta segera menuntaskan kasus dugaan pengrusakan tanam tumbuh milik warga Way Kanan.

Menurut parktisi hukum Gindha Ansori Wayka, kasus laporan 22 warga berdasarkan Laporan Polisi LP/B - 580/VIII/2019/Polda Lampung SPKT Res Way Kanan, tertanggal 20 Agustus 2019 tersebut mandek sekitar satu setengah tahun dan sejauh ini belum ada kesimpulan.

"Padahal, merujuk pasal 406 ayat 1 KUHP tentang Pengerusakan menunjukkan kasus ini harusnya segera ditingkatkan ke tahap penyidikan karena kasus ini masuk rumusan melanggar undang-undang dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah," katanya melalui rilis, Rabu (24/2/2021)

Baca juga: Penggarap Lahan Way Dadi Akan Somasi BPN Bandar Lampung soal SHM di Atas Tanah Sengketa

Gindha melanjutkan,  kasus ini harus dipidanakan karena lahan milik 22 warga tersebut sudah berstatus sertifikat hak milik (SHM) yang telah didaftarkan,  merujuk  UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. "Sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara," ujarnya.

Terkait kepemilikan 23 SHM ganda milik warga di Negara Mulya dan 5 (lima) SHM milik terlapor tahun 2018 yang diduga berlokasi di Negara Batin, Gindha mengatakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 976K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, kaidah hukumnya menyatakan, dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat otentik maka sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum.

Baca juga: Resah, Warga Penggarap Lahan Eks Perkebunan Way Dadi Tanyakan Adanya SHM

"Ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 290K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan, jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu," katanya.

Pasalnya, menurut Ginda, SHM terlapor diterbitkan pada 2018 lalu, sementara SHM lahan warga yang diduga dirusak diterbitkan pada 2014 silam. "Karena itu selain pengrusakan, terlapor juga diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan serta tindak pidana penggunaan surat palsu," tandasnya.

Penulis: hanif mustafa
Editor: soni
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved