Tribun Bandar Lampung

Penggarap Lahan Way Dadi Akan Somasi BPN Bandar Lampung soal SHM di Atas Tanah Sengketa

Terbitnya surat hak milik (SHM) di atas tanah masyarakat penggarap di Way Dadi timbulkan permasalahan baru.

Penulis: hanif mustafa | Editor: Noval Andriansyah
TribunPekanbaru.com
Ilustrasi - Penggarap Lahan Way Dadi Akan Somasi BPN Bandar Lampung soal SHM di Atas Tanah Sengketa. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terbitnya surat hak milik (SHM) di atas tanah masyarakat penggarap di Way Dadi timbulkan permasalahan baru.

Penasihat Hukum dari 31 warga penggarap lahan, Bambang Handoko mengatakan ada beberapa pihak yang telah berani melakukan intimidasi terhadap para penggarap lahan di Way Dadi eks perkebunan telantar PT Way Halim.

"Masyarakat penggarap telah resah, karena pihak-pihak yang mengaku sertifikat melakukan intimidasi dan mengancam penggarap," ujarnya, Kamis 2 Juli 2020.

Untuk itu, kata Bambang, pihaknya melayangkan surat somasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung agar bisa mencabut sertifikat hak milik di atas tanah yang disengketakan terutama di atas lahan garapan Suradi.

"Kami sudah kirimkan surat somasi kemarin (Rabu), surat tersebut untuk menindaklanjuti surat dari BPN yang dikirimkan ke kami tanggal 22 April 2020," terangnya.

Bambang menuturkan apabila BPN Kota Bandar Lampung tidak segera menindaklanjuti surat yang sudah dilayangkan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum.

 BREAKING NEWS BNNP Lampung Tangkap 2 Kurir Asal Aceh Bawa 6.969 Butir Ekstasi

 Duka Ayah Korban Lakalantas Bus di Jalan Menuju Pantai di Lamsel, Wisnu: Saya Ikhlas

 BREAKING NEWS Sidang Vonis, Bupati Agung Dijatuhi Hukuman 7 Tahun Penjara, Raden Syahril 4 Tahun

 Sempat Melawan, Gadis 20 Tahun di Pringsewu Digagahi 2 Kali oleh Kakak Kandungnya di Kamar

"Karena apa yang telah dilakukan BPN melanggar pasal 55 Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan kami sudah tembuskan surat somasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kantor BPN Lampung, Kantor Kepolisian Lampung, Kantor Ombudsman Lampung, PTUN, dan Kantor KIP," imbuhnya.

Bambang menuturkan surat yang dikirimkan BPN pada tanggal 22 April 2020 lalu menanyakan terkait kesalahan alamat dan tidak cermat.

"Surat no.10933/S.I atas nama Tuti Ratnasari dan no.10459/S.I atas nama Sri Sumarni berada pada lokasi yang berbeda jarak antara 300 meter. Khusus surat no.10459 belum terjadi sengketa dalam peradilan TUN," jelasnya.

"Dan tidak benar SHM no.10459 dikuatkan kedudukannya dalam putusan PTUN no.20/G/2019/PTUN-BL tanggal 22 April 2020 karena bukan objek dalam putusan tersebut sehingga surat yang dibuat BPN adalah tidak berdasar dan penuh kebohongan publik," imbuhnya.

Bambang menambahkan bahwa putusan PTUN no.20/G/2019/PTUN-BL tanggal 22 April 2020 merupakan perkara Suparjan melawan BPN sebagai tergugat I dan Tuti Ratnasari sebagai tergugat II intervensi amarnya adalah gugatan tidak diterima.

"Jadi bukan menguatkan status sertifikat dan masih terbuka hak untuk melakukan upaya hukum," tandasnya.

Sementara itu, Tim Sengketa Lahan BPN Kota Bandar Lampung, Gusta, mengatakan dari surat somasi dari warga penggarap lahan harus ditelaah oleh pihaknya dahulu.

"Artinya untuk yang surat somasi yang masuk ke kami belum kami terima, kami harus menelaah dahulu terkait titik permasalahannya kalau sudah ada bentuk kesimpulan nanti kami akan kirimkan surat balasan," terangnya.

Gusta pun belum mengetahui surat SHM no.10459/S.I atas nama Sri Sumarni, lantaran surat somasi juga belum sampai ke pihaknya.

"Kami menunggu artinya nanti ada disposisi kalau sudah masuk akan kami croscek dan analisa," tandasnya.(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved