BREAKING NEWS Ratusan Kades dan Staf Datangi Kantor Bupati Lampung Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN – Ratusan kepala desa dan staff  pemerintahan desa di Lampung Selatan mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin (8/3/2021).

Kedatangan ratusan kepala desa dan staff pemerintahan desa ini merupakan tindak lanjut dari SK bupati tentang pengurangan tunjangan kinerja kades dan aparat desa.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa tersebut juga sudah mendatangi DPRD dan kantor Pemkab Lampung Selatan, mempertanyakan hal serupa.

“Kedatangan teman-teman ini spontanitas, hendak mempertanyakan tentang SK bupati terkait dengan tunjangan kades dan aparatur desa,” terang Ketua Apdesi Lampung Selatan, Mastur MS, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Jembatan Darurat di Merbau Mataram Lampung Selatan Segera Dibangun

Baca juga: Cerita Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Lampung Selatan Jalani Isolasi di RSUD Bob Bazar

Sebelum mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan, ratusan kades dan aparatur desa ini sempat berkumpul di halaman Masjid Agung Kalianda, Lampung Selatan.

Kemudian, perwakilan kades ini diterima Sekkab Lampung Selatan Thamrin dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara ratusan kades dan aparatur desa, bergerak dari masjid agung ke depan kantor bupati.

Mereka duduk dan berkumpul di akses jalan menuju kantor bupati sembari menunggu perwakilan mereka yang sedang bertemu Thamrin.

Pengurangan tunjangan bagi kepala desa dan aparatur desa ini tertuang dalam SK bupati nomor B/523/IV.13/hk/2021 tertanggal 30 Desember 2020 tentang daftar penghasil tetap, tunjangan kades dan perangkata desa, tunjangan BPD serta insentif RT tahun 2021.

Tunangan bagi kepala desa yang pada tahun 2020 sebesar Rp 2,2 juta per bulan.

Namun, pada tahun 2021 turun menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Lalu, untuk sekretaris desa yang semula Rp 500 ribu per bulan, kini hanya Rp 200 ribu per bulan.

Kemudian, untuk Kasi dan Kaur Desa yang semula Rp 350 ribu per bulan, kini hanya Rp 150 ribu per bulan.

Sedangkan tunjangan kepala dusun yang semula Rp 350 ribu per bulan, kini hanya Rp 100 ribu per bulan.

( Tribunlampung.co.id / Dedi Sutomo )