Breaking News:

Advertorial

Rakor Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Provinsi Lampung

Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandar Lampung.

ADV
Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Provinsi Lampung tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tahun 2021, Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (25/3/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Provinsi Lampung tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tahun 2021, Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (25/3/2021).

Majelis Pengawas Pusat Notaris Fardian mengatakan Majelis Pengawasan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenanangan kewajiban untuk melaksanakan pembinaaan dan pengawasan terhadap Notaris.

"Dasar hukum pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris UU No 2 Tahun 2014 dan UU No 30 Tahun 2004. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021, tentang tata cara pengangkatan pemberhentian Notaris," kata Fardian.

"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang penjatuhan sanksi Administratif terhadap Notaris. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaam tugas Majelis Pengawasan Notaris," sambungnya.

Fardian mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM kemudian diamanahkan dalam undang-undang membahas tentang jabatan Notaris.

"Dalam rangka pengawasan yang dilalukan Notaris sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk pembuatan akte," kata Fardian

"Mereka harus melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Satu sisi Notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat," sambungnya.

Fardian mengatakan sisi lainnya akte yang diterbitkan itu harus memberikan jaminan kepastian hukum dan bisa memberikan perlindungan hukum," sambungnya.

"Didalam rangka pembuatan akte harus disaksikan oleh Notaris. Ini yang harusnya kerap kita ingatkan. Jangan sampai yang bersangkutan tidak menghadap," kata Fardian

"Notaris harus melalukakan kerjanya secara profesional. Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat," sambungnya.

Halaman
123
Editor: Noval Andriansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved