Breaking News:

Kisruh Pantai Queen Artha Berakhir, Amrullah SH Cabut Blokir dan Akui Donny Pembeli Beritikad Baik

Amrullah mengakui membuat kekeliruan dengan melakukan blokir atas SHM No 13 dan SHM No14 lahan Pantai Queen Artha di BPN Pesawaran.

Editor: Andi Asmadi
Istimewa
Ilustrasi. Kisruh Pantai Queen Artha berakhir. Amrullah SH akui kekeliruan dan cabut blokir di BPN Pesawaran, serta sebut Donny sebagai pembeli beritikad baik. 

Berikut ini klarifikasi lengkap dari Amrullah SH.

Bahwa dengan ini memberikan klarifikasi tentang keadaan, kondisi, dan situasi yang sebenarnya khususnya terkait tentang Pantai Queen Artha antara lain sebagai berikut.

Pantai Queen artha atau Sertifikat Hak Milik No 13 dan Sertidikat Hak Milik No 14 yang telah menjadi Hak Pihak Pertama selaku Pembeli yang beritikad baik,  tidak tertera dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor  9/2009 yang minuta aslinya terdapat di Pengadilan Negeri Tanjungkrang sebagaimana isi Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Bapak Timur Pradoko SH MH.

Dan tidak termasuk dan atau tertera dalam obyek Sita Perkara Pidana atau Perkara Perdata sebagaimana minuta yang ada pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang.

Dan belum dilakukan Sita  Eksekusi Delegasi oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan dahulu termasuk Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Baca juga: Polda Lampung Naikkan Perkara Pemblokiran Pantai Queen Artha ke Penyidikan

Berdasarkan bukti hasil pengecekan fisik bersama antara pihak BPN, Kecamatan, Desa dan Tokoh Masyarakat bahwa sepengetahuan masyarakat Pantai Sahara Lempasing bukan Pantai Queen Artha atau SHM Nomor : 13/Desa Sukajaya atas nama Puncak Indera dan SHM Nomor : 14/Desa Sukajaya atas nama Puncak Indera dan kini menjadi milik pihak pertama Donny selaku pembeli yang beritikad baik. 

Bahwa pihak kedua bersama tim kuasa hukum dari kantor Pihak Kedua mengakui telah membuat kekeliruan dengan melakukan blokir atas SHM No. 13 dan SHM No.14 milik di BPN Pesawaran.

Dan atas kekeliruan  tersebut Pihak Kedua berdasarkan inisiatif sendiri telah mencabut blokir dan memohon kepada BPN untuk melanjutkan proses balik nama.

Bahwa Balik-Nama SHM No. 13 dan SHM No.14 telah dilakukan dan telah syah secara hukum menjadi milik Pihak Pertama yakni Bapak Donny selaku Pembeli yang Beritikad Baik dan dilindungi oleh Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Bahwa Pihak Pertama Donny tidak ada sangkut pautnya dengan Sita Eksekusi atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 09/Eks/2009/PN. Tjk Tanggal 26 Mei 2009 yang dimohonkan oleh Pihak kedua Amrullah, S.H. Dkk. Selaku pemegang Kuasa Substitusi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. *)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved