Kasus Suap Lampung Tengah

Justice Collaborator Ditolak Jaksa KPK, Hak Politik Mustafa juga Dicabut

JPU KPK meminta hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Tribunlampung / Joviter
Sidang perkara dugaan suap Dinas PUPR Lampung Tengah dengan terdakwa Mustafa digelar di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (10/6/2021). Permohonan Mustafa menjadi justice collaborator ditolak jaksa KPK. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - JPU KPK meminta hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dengan begitu, Mustafa tidak bisa dipilih sebagai pejabat publik selama empat tahun setelah selesai menjalani masa pidana pokok. 

Di sisi lain, JPU menolak justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa Mustafa.

Alasannya,  Mustafa adalah pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Lampung Tengah.

Baca juga: Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 24,6 Miliar

"Menolak JC yang diajukan dengan alasan terdakwa sebagai pelaku utama," kata JPU KPK Taufiq Ibnugroho dalam sidang di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (10/6/2021).

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dituntut hukuman lima tahun penjara.

Mustafa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Lampung Tengah.

Sidang perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Lampung Tengah dengan terdakwa Mustafa kembali bergulir di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (10/6/2021).

Terdakwa yang dihadirkan secara daring mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU KPK.

Baca juga: BREAKING NEWS Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa Dituntut 5 Tahun Penjara

Taufiq Ibnugroho menuturkan, Mustafa dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Maka dengan ini meminta majelis hakim Pengadilan Tanjungkarang menghukum terdakwa Mustafa lima tahun penjara dikurangi masa tahanan," ujar Taufiq Ibnugroho.

JPU KPK juga menuntut terdakwa Mustafa dengan hukuman denda Rp 400 juta subsider empat bulan kurungan. 

Belum cukup sampai di situ, Mustafa diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 24,6 miliar, dikurangi uang yang telah dikembalikan.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. 

"Namun apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman pidana penjara dua tahun," kata Taufiq Ibnugroho.

( Tribunlampung.co.id / Joviter Muhammad )

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved