Breaking News:

Tulangbawang

Pengamat Kebijakan: Tindakan Blacklist di Tuba Harus Serius dan Menyeluruh di Beberapa OPD

Langkah tegas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Tulangbawang yang mem-blacklist perusahaan pengadaan barang dan jasa patut diapresiasi

Penulis: Endra Zulkarnain | Editor: soni
Tribunlampung/Heru
Dedi Hermawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Langkah tegas yang dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Tulangbawang yang mem-blacklist perusahaan pengadaan barang dan jasa yang melanggar ketentuan proses tender patut diapresiasi.

Pengamat kebijakan publik Unila, Dedi Hermawan, mengutarakan, Pemkab memang harus tegas untuk menjaga wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Utamanya, menjaga profesionalisme pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

"Mereka (perusahaan pengadaan barang dan jasa) memang harus dikawal agar mereka yang mengerjakan itu harus berkualitas," kata Dedi, Selasa (22/06) malam.

Baca juga: Gabpeknas Tulangbawang Minta Dinas PUPR Beri Ruang Perusahaan Ajukan Keberatan

Tindakan blacklist ini, kata Dedi, diharapkan bisa membawa efek jera terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Tujuannya, agar kualitas pengadaan barang dan jasa terjamin dan terjaga.

Namun disisi lain, Dedi mengingatkan agar Pemkab Tulangbawang benar-benar serius menegakkan tindakan tegas ini untuk jangka waktu panjang kedepannya.

"Tindakan ini harus serius. Jangan cuma sesaat saja. Ini dalam rangka mengamankan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berkualitas," paparnya.

Karena, menurut Dedi, memang sudah menjadi rahasia umum kerawanan potensi penyimpangan kerugian negara ini berawal dari pengadaan barang dan jasa, terutama di infrastruktur karena anggarannya besar.

Terbukti dari beberapa kali OTT KPK, penyimpangan kerugian negara itu ada pada pengadaan barang dan jasa terutama bidang infrastruktur.

"Harus dilihat keberlanjutannya langkah tegas blakcklist. Jangan sampai tindakan ini hanya sebatas sesaat," papar Dedi.

Jangan hanya di sektor tertentu saja, Dedi juga mengingatkan, sektor lain juga harus dipantau. Karena semua pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga harus dilakukan menyeluruh. 

"Jadi misalnya, jangan hanya di Dinas PU tapi juga Dinas lainnya juga, seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan yang juga kerap mengadakan pengadaan barang dan jasa bidang fisik, ini juga harus dipantau," tandas Dedi. (endra zulkarnain)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved