PPKM Darurat di Bandar Lampung, Pemprov Segera Koordinasi dengan Pemkot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandar Lampung terkait penerapan PPKM Darurat.

Sekprov Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, PPKM Darurat di Bandar Lampung harus melibatkan semua elemen.

Untuk itu, gubernur akan berkoordinasi secara intensif dengan Forkopimda Provinsi Lampung dan Pemkot Bandar Lampung.

“Dengan harapan PPKM Darurat terlaksana dengan baik,” ujar Fahrizal ditemui di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS Bandar Lampung Masuk 15 Daerah Terbaru Penerapan PPKM Darurat

Fahrizal memastikan PPKM Darurat berlaku mulai Senin (12/7/2021) mendatang hingga 14 hari ke depan.

“Kalau penetapan PPKM Darurat itu selama dua minggu,” lanjutnya.

Fahrizal berharap semua pihak dapat mendukung terlaksananya PPKM Darurat di Bandar Lampung.

“Harapannya, semua pihak bisa bekerja keras, sehingga dalam dua minggu ini terjadi penurunan signifikan (kasus Covid-19),” tandas Fahrizal.

Bandar Lampung menjadi satu dari 15 kabupaten/kota di Indonesia yang wajib menerapkan PPKM Darurat.

Baca juga: Penerapan PPKM Mikro, Danramil 410-06/TKP Hadiri Rakor Lintas Sektor di Kecamatan Rajabasa

Sayangnya, Fahrizal tidak bisa menyebutkan 14 kabupaten/kota lainnya.

"Jadi hanya 15 kota itu. (Di Lampung) Bandar Lampung saja. Dan, tidak disebutkan kabupaten lainnya di Provinsi Lampung," kata Fahrizal.

Mulai Berlaku Senin

PPKM Darurat di Bandar Lampung berlaku mulai Senin (12/7/2021) pekan depan.

Sekprov Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, dari hasil investigasi pemerintah pusat, Bandar Lampung menjadi satu dari 15 kota yang harus menerapkan PPKM Darurat.

Hal itu dikatakan Fahrizal seusai mengikuti rapat secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian, Jumat (9/7/2021).

“PPKM Darurat ini akan efektif pada Senin 12 Juli mendatang sampai 14 hari ke depan,” ujar Fahrizal.

Menurut Fahrizal, penetapan tersebut berdasarkan instruksi Mendagri.

"Tapi kita belum melihat inmendagri tersebut," imbuh Fahrizal.

Dia menjelaskan, penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa sangat ketat.

Seperti work from home (WFH) 100 persen.

Artinya, terus dia, tidak boleh lagi ada karyawan bekerja di kantor.

“Lalu pertemuan yang tidak penting di luar sektor esensial tidak boleh,” beber Fahrizal.

“Kegiatan-kegiatan itu nantinya akan diatur dengan rincian dan ketentuan,” tandasnya.

4 Indikator

Bandar Lampung menjadi salah satu 15 kota yang wajib menerapkan PPKM Mikro Darurat.

Sekprov Lampung Faharizal Darminto mengatakan, keputusan itu berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah pusat, Jumat (9/7/2021).

"Jadi hasil rapat PPKM bersama pemerintah pusat tadi melalui virtual, kita menerima informasi yang dibacakan oleh Mendagri Tito Karnavian dan evaluasi bahwa PPKM Darurat itu juga ada di luar Pulau Jawa," kata Fahrizal.

Dia menjelaskan, PPKM Darurat memperhatikan empat indikator, yakni asesmen kesehatan level 4 dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di atas 65 persen.

Selain itu, peningkatan signifikan status kasus aktif dalam seminggu terakhir dan pencapaian vaksinnya di bawah 50 persen.

"Jadi ada empat indikator. Setelah dilakukan penelitian oleh pusat, ditetapkan di luar Jawa ada 15 kabupaten/kota PPKM Mikro Darurat, termasuk Bandar Lampung," kata Fahrizal.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )