Lelang Jabatan Dinas Sosial Pringsewu Lampung Banyak Peminat, BKPSDM: Favorit Bagi Pelamar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Proses lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) terbuka di Kabupaten Pringsewu masih berlangsung, Dinas Sosial paling banyak dilamar.

Diketahui Dinas Sosial merupakan satu dari lima lelang jabatan yang dibuka seleksinya karena kosong.

Empat lainnya yaitu Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pringsewu Ani Sundari mengungkapkan bahwa Dinas Sosial menjadi JPTP paling favorit bagi pelamar.

"Jumlah pelamar untuk jabatan kepala Dinas Sosial ada sembilan orang," ucap Ani, Jumat, 30 Juli 2021.

Sementara itu, dinas yang paling sedikit pelamar adalah Dinas PMPTSP, hanya tiga pelamar.

Selanjutnya, untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas P3AP2KB masing-masing ada empat pelamar.

Ani menambahkan, jumlah itu yang terdata hingga Jumat, 30 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

Baca juga: JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Asusila Anak di Bawah Usia di Pringsewu Lampung

Diketahui penerimaan berkas pendaftaran seleksi terbuka JPTP itu hingga 31 Juli 2021 besok.

Sementara penerimaan pendaftaran itu sejak 17 Juli 2021.

DPRD Pringsewu meminta supaya seleksi JPTP dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

Ketua Komisi I DPRD Pringsewu Sagang Nainggolan berharap, panitia seleksi bisa merekomendasikan calon penjabat JPTP yang cakap.

"Kami yakin, bila tim seleksi bekerja transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel, akan terpilih penjabat JPTP yang mantab," tukasnya.

Selain itu, Sagang berharap, seleksi tersebut mendapatkan para kepala dinas yang visioner dan kompeten di bidangnya.

Sagang juga menginginkan eksekutif meninjau kembali kebijakan rolling pegawai di lingkungannya.

Dia meminta supaya rotasi pegawai itu menyesuaikan dengan keahlian pegawai. 

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 Kosong, 234 Ribu Warga Pringsewu Lampung Belum Divaksin

"Jika seseoang di tempatkan tidak sesuai dengan minat dan kemampuan,  akan berdampak terhadap kinerja secara individu maupun organisasi. Bahkan berdampak terhadap rakyat," katanya.

Ia juga berpesan agar frekuensi rolling tidak terlalu cepat. Sagang menyarankan kebijakan rolling itu dilaksanakan setahun anggaran sekali.

Sehingga pegawai dapat menuntaskan tahun anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

"Bagaimana kita mengatakan rolling itu berdasar pada kinerja, padahal anggaran setahun saja belum selesai, pejabatnya sudah dirolling," ungkapnya.

Menurut dia, DPRD dalam hearing sering menemukan banyak pegawai yang kurang memahami tentang sebuah program, yang baru berjalan. 

Alasannya, tukas dia, baru pindah menempati jabatan baru. ( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik B C )