Breaking News:

Bandar Lampung

LAdA DAMAR Lampung Apresiasi Baleg DPR Lanjutkan Bahas RUU TPKS

Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung Sely Fitriani mengatakan, pembahasan RUU TPKS yang semula RUU PKS oleh Tim Baleg DPR RI.

Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Daniel Tri Hardanto
Istimewa
Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung Sely Fitriani. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - LAdA DAMAR Lampung mengapresiasi langkah maju Tim Baleg DPR RI yang berkomitmen melanjutkan pembahasan RUU TPKS di tengah tingginya angka asusila saat pandemi Covid-19. 

Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung Sely Fitriani mengatakan, pembahasan RUU TPKS yang semula RUU PKS oleh Tim Baleg DPR RI telah dilakukan pada Rapat Pleno Penyusunan RUU PKS 30 Agustus 2021 lalu. 

"Namun kami juga menyayangkan penghilangan pasal-pasal krusial yang melindungi korban," ungkapnya kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (10/9/2021).

Berdasarkan pengalaman pendampingan FPL – LAdA DAMAR Lampung yang dilakukan oleh 115 lembaga layanan pendamping korban di 32 provinsi, menemukan masih membutuhkan agar enam elemen kunci dipertahankan untuk menjawab persoalan di lapangan. 

Baca juga: Iming-imingi Pulsa Internet 50 Ribu, Pemuda di Lampung Lakukan Tindak Asusila

Mulai dari hukum acara yang lebih berpihak pada korban, 9 bentuk asusila  yang masih terjadi di masyarakat; pencegahan asusila sebagai langkah taktis penanganan kasus asusila , pemulihan korban yang komprehensif, koordinasi dan pemantauan, juga  adanya ketentuan pidana yang mengakomodasi 9 bentuk asusila.

"Kami berpandangan bahwa RUU PKS yang diubah menjadi TPKS tetap seharusnya tetap menjadi pijakan hukum bagi hak korban dan keluarganya," ujar Sely.

Dimana selama ini belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang.

"Tetapi dalam RUU TPKS elemen substansi yang sangat krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya justru hilang," bebernya.

Keterbatasan KUHAP dan beberapa kebijakan lainnya, seharusnya menjadi titik tolak RUU TPKS untuk  mengakomodasi dan memperkuat hak korban, sehingga pemanfaatan RUU ini utuh untuk menjawab kebutuhan korban. 

Baca juga: Ayah Berbuat Asusila ke Anak Kandung di Kamar Mandi

Peran lembaga layanan milik masyarakat yang selama ini memberikan pelindungan korban serta memperkuat peran dan tangung jawab begara perlu diakomodasi sebagai langkah serius negara dalam penghapusan asusila.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved