Presiden Jokowi Tegur Bobby Nasution Akibat Rp 1,8 Triliun APBD Medan Mengendap di Bank

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -  Masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) rendah jadi sorotan Presiden Jokowi.

Karena itu, Jokowi pun memberikan teguran pada  semua kepala daerah di Sumatera Utara, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Jokowi mengatakan, APBD pemerintah daerah di Sumut banyak yang mengendap di bank.

Salah satunya APBD Kota Medan yang mengendap mencapai Rp 1,8 triliun.

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Jokowi mengatakan, data pada 10 September 2021, realisasi APBD di Sumut baru 55,2 persen.

Sementara, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni Rp 1,3 triliun.

Baca juga: Joko Widodo Menangis di Depan Presiden Jokowi

Laju pertumbuhan ekonomi

Jokowi meminta penyerapan anggaran dipercepat agar bisa mendongkrak laju ekonomi di daerah.

Dengan serapan anggaran yang besar, maka peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak dan akan berdampak positif bagi perekonomian.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen.

Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu. Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah.

Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.

"Hati-hati," kata Jokowi.

Investasi dan bansos

Ekonomi Sumut cukup tertolong dengan realisasi investasi yang masih tinggi, yakni penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 4,1 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 9,9 triliun.

Selain menjaga dan mempertahankan indikator ekonomi, pemerintah juga terus menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Baca juga: Punya Nama yang Sama dengan Jokowi, Pria di Klaten Terharu Bertemu Presiden

Mulai dari PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai, bantuan beras, kartu prakerja, BLT Dana Desa, subsidi kuota internet, subsidi UMKM, Banpres produktif, PNM Mekar dan bantuan lainnya.

Bantuan tersebut digelontorkan untuk menekan dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat, terutama yang tertekan secara ekonomi.

Bantuan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong laju ekonomi. (Penulis Kontributor Medan, Daniel Pekuwali | Editor Abba Gabrillin)

sumber: Kompas.com