Kronologi Penyegelan 18 Gerai Bakso Sony di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut kronologi penyegelan 18 gerai Bakso Sony di Bandar Lampung oleh pemerintah kota setempat pada Senin (20/9/2021) kemarin.

Penyegelan ini akan terus diberlakukan sampai Bakso Sony menyelesaikan tunggakan pajaknya.

Meski demikian, pemilik Bakso Son Haji Sony, Haji Son, mengaku tak keberatan dengan penyegelan di seluruh gerainya tersebut.

Ia bahkan mengaku siap menempuh jalur hukum.

"Saya sih senang-senang aja, gak gelisah. Tapi yang saya pikirkan adalah karyawan-karyawan. Di bawah mereka ada keluarga mereka masing-masing. Apakah kalau disegel pemkot bangga," katanya.

Baca juga: Penampakan Anies Baswedan Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Tutup Seluruh Gerai

Mulai hari ini, Senin (20/9/2021), konsumen penggemar bakso dan mi ayam tak bisa lagi menyantap sedapnya produk-produk yang ada di Bakso Sony di Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memutuskan untuk menyegel seluruh gerai Bakso Sony yang berada di Kota Tapis Berseri.

Penyegelan dilakukan karena mekanisme pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah setempat sejak 2018 lalu. 

Saat itu, pengelola tidak mempergunakan alat perekam pendapatan yang telah disediakan Pemkot Bandar Lampung guna mengukur besaran pajak penghasilan.

Baca juga: Polisi Ungkap Identitas Selebgram RR yang Kerap Live Tanpa Busana Seusai Ditangkap

Baca juga: Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Baru 3 Bulan Menjabat

"Memang sejak terpasangnya tapping box di Bakso Sony, mereka tidak menggunakannya," kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung Yanwardi, Senin (5/7/2021). 

Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, Yanwardi menyebut Bakso Sony telah merugikan Pemkot Bandar Lampung miliaran rupiah.

Menurut dia, pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Bakso Sony mencapai angka Rp 450 juta per bulan.

"Selama ini mereka hanya setor Rp 150 juta. Itu paling besar. Kadang Rp 120 juta-Rp 130 juta," kata dia.

Artinya, kata dia, ada selisih sekitar Rp 300 juta per bulan.