Breaking News:

Kasus Korupsi di DPRD Pringsewu

BREAKING NEWS Kejari Pringsewu Lampung Ungkap Kerugian Negara pada Kasus Dugaan Korupsi di DPRD

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu meyampaikan kerugian negara yang diakibatkan atas dugaan korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu sebesar Rp 311.821.300

Shutterstock
Ilustrasi korupsi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu meyampaikan kerugian negara yang diakibatkan atas dugaan korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu sebesar Rp 311.821.300. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu meyampaikan kerugian negara yang diakibatkan atas dugaan korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu sebesar Rp 311.821.300.

Kerugian negara tersebut disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Pringsewu Median Suwardi melalui siaran pers yang diterima Tribun Lampung.co.id, Jumat, 1 Oktober 2021 malam.

Median mengungkapkan, kerugian negara itu sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan nernomor : SR -1303/PWOB/5/2021 tanggal 09 September 2021.

Perhitungan kerugian negara ini untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan danna kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

"Kerugian negara itu berasal dari total alokasi anggaran makan dan minum Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.095.770.000," ungkap Median mewakili Kajari Pringsewu Ade Indrawan.

Baca juga: Gubenur Lampung Arinal Djunaidi dan Forkopimda akan Temui Menkes Minta Vaksin Covid-19

Rincinya, anggaran pada Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Kegiatan Belanja Makanan dan Minum Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2019  sebesar Rp 576.020.000.

Kemudian, Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Kegiatan Belanja Makanan dan Minuma Rapat Paripurna Tahun Angaran 2020 Rp 519.750.000.

Diketahui sejak bulan Mei lalu, penyidik Kejari Pringsewu maraton melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu untuk pengambilan keterangan saksi.

Dimana saksi yang dipanggil terdiri dari anggota DPRD Pringsewu. Mulai dari ketua hingga anggota. Selain itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak rekanan. 

Kala itu, penyidik belum menyebut kerugian negara atas dua tahun anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD Pringsewu ini, mengingat penyidik masih bekerja.

Diketahui penyidikkan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Pringsewu itu berdasar surat perintah penyidikkan Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Nomor  PRINT-01/L.8.20/Fd.2/04/2021 tanggal 08 April 2021.( Tribunlampung.co.id / R Didik Budiawan Cahyono )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved