Breaking News:

Pringsewu

DPRD Pringsewu Lampung Evaluasi 138 Perda, Ada yang Sudah Tidak Sesuai

Sebanyak 138 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu mendapat evaluasi dari DPRD Pringsewu. Evaluasi pada diterbitkan mulai 2010 sampai 2020.

Tribunlampung.co.id / Robertus Didik B C
Bapemperda DPRD Pringsewu melakukan pembahasan dengan OPD jajaran Pemkab Pringsewu terkait Perda yang sudah tidak sesuai. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Sebanyak 138 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu mendapat evaluasi dari DPRD Pringsewu.

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Pringsewu juga telah memanggil sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan ketentuan Perda.

Juru Bicara Bapemperda Pringsewu Anton Subagiyo mengatakan evaluasi dilakukan pada Perda yang diterbitkan mulai 2010 sampai dengan 2020.

"Jumlah yang mendapat evaluasi sebanyak 138 Perda," ungkap Anton, Rabu, 10 November 2021.

Anton menambahkan, berdasar rapat dengan OPD, ada beberapa Perda yang harus segera dilakukan perubahan.

Baca juga: Pringsewu Batal Jadi Tuan Rumah Porprov Lampung 2022, Ini Alasannya

Diantaranya, Perda IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Retribusi RPH (Rumah Potong Hewan), dan Retribusi Pelayanan Tera Ulang.

Anton menuturkan, alasan ketiga Perda tersebut dievaluasi karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

Seperti  Perda tentang IMB. Dimana Perda ini paska keluarnya UU Cipta Kerja Tahun 2020 ada perubahan, yang semula IMB diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksana UU No 28 Tahun 2002 terkait bangunan gedung.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan, pasal 24 dan pasal 185 huruf B UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Sambangi Pringsewu, Riana Sari Berharap PKK Mampu Ubah Kehidupan

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved