Berita Terkini Nasional
Jenderal TNI Andika Perkasa Resmi Panglima TNI Seusai Dilantik Presiden Joko Widodo
Jenderal TNI Andika Perkasa resmi menyandang jabatan Panglima TNI seusai dilantik Presiden Joko Widodo.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Jenderal TNI Andika Perkasa resmi menyandang jabatan Panglima TNI seusai dilantik Presiden Joko Widodo.
Pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) siang.
Adapun pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono.
Setelah keputusan presiden dibacakan, Jenderal Andika pun mengucapkan sumpah dan janjinya yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945."
Baca juga: Jenderal TNI Andika Perkasa Dilantik Jadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo Hari Ini
"Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Andika.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika dan bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab."
"Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," tuturnya.
Dengan pelantikan ini, maka Jenderal Andika Perkasa resmi menggantikan Panglima TNI sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah memasuki masa purnatugas.
Sebelumnya, Jenderal TNI Andika Perkasa diusulkan Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Panglima TNI.
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI Paling Top
Usul tersebut lantas diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan.
Pengajuan dikirimkan melalui surat presiden (surpres) yang tiba di DPR pada 3 November 2021.
Setelah menerima surpres, pimpinan DPR kemudian menugaskan Komisi I untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.
Usai proses fit and proper test pada 6 November 2021, Komisi I DPR RI menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Persetujuan itu lantas disahkan dalam Rapat Paripurna Kesembilan DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 pada 8 November 2021.
Paling TOP
Sebelumnya diberitakan, Jenderal TNI Andika Perkasa dinilai sebagai Panglima TNI paling top.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Dia turut memberikan tanggapannya terkait penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, Jenderal Andika Perkasa memang layak menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.
Zulhas mengaku kenal baik dengan Jenderal Andika Perkasa.
Namun, sayangnya jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tak berlangsung lama, yakni hanya satu tahun.
Sebab, pada Desember 2022 mendatang, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI.
"Wah saya kenal baik, pokoknya Panglima paling top ini sudah. Ya itu sayangnya (cuman satu tahun menjabat)," kata Zulhas di Blora, Jawa Tengah, Sabtu (6/11/2021), seperti dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI tersebut juga mengakui kemampuan Jenderal Andika Perkasa dengan segala prestasi yang telah ditorehkannya sejauh ini.
"Saya kenal lama, paham betul kemampuannya. Saya kira ini panglima top banget. Selamat Pak Andika," ucap Zulhas memuji.
Sementara mengenai kepemilikan harta kekayaan menantu Hendrpriyono itu yang nilainya mencapai Rp179,9 miliar, Zulhas tidak begitu mempersoalkannya.
"Ya enggak apa-apa yang penting sah. Masa orang enggak boleh kaya, ya boleh asal sah," ujar Zulhas.
Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat.
Komisi I DPR telah memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika, Sabtu (6/11) kemarin.
Namun demikian, penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras.
Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, mengatakan penunjukan menantu Hendropriyono itu sebagai calon Panglima TNI menguatkan indikasi Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Fatia, kemarin.
Sebab, Fatia menilai Jokowi masih mengangkat jenderal TNI yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahannya.
Adapun pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu terkait beredarnya informasi dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.
“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujar Fatia.
Lebih lanjut, Fatia mengingatkan mengenai tantangan Panglima TNI yang baru, yakni untuk membenahi strategi internalnya terutama dalam menangani kasus di Papua.
“Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif dan menarik pasukan militer dari Papua,” ucap Fatia.
Adapun Andika Perkasa usai menjalani fit and proper test mengaku terbuka atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang disebut-sebut melibatkannya.
Andika mengaku tidak takut apabila kasus tersebut dibuka kembali.
"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan atau apa, saya terbuka," kata Andika di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11).
"Monggo, enggak ada keraguan atau ketakutanlah," kata jenderal bintang empat tersebut.
Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com