DPRD dan Pemkot Metro Sepakati Anggaran untuk Mencapai Kesehatan Semesta Program JKN-KIS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO – DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyepakati anggaran untuk mencapai kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Wakil Ketua I DPRD Kota Metro Basuki mengatakan, pihaknya telah pleno Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2022 bersama pemerintah.

Dimana salah satu item terkait anggaran UHC.

"Alokasi anggaran tak hanya untuk kepesertaan anggota baru.”

“Tapi juga untuk masyarakat yang ingin mengalihkan dari mandiri ke bantuan pemerintah lewat BPI BPJS Kesehatan kelas 3 itu sebesar Rp 470 juta," kata dia, Kamis (18/11/2021).

Selanjutnya untuk masyarakat peserta BPJS Kesehatan kelas III yang kesulitan membayar kewajiban atau menunggak sekitar 3.000-an warga selama 12 bulan sekitar Rp 1,36 Miliar. Ditambah dengan kepesertaan baru.

Baca juga: Siltap Perangkat Desa di Lampung Timur Belum Dibayar Penuh, Sekda M Jusuf: Tunggu Transfer Pusat

"Jadi total anggaran untuk mencapai UHC 95 persen itu sekitar Rp 21,8 Miliar. Nah, ini jika terealisasi akan jadi salah satu kebanggaan kita.”

“Karena Metro bisa mencakup hak dasar kesehatan masyarakat mencapai 95 persen dari jumlah penduduk," ungkapnya.

Karena itu, pihaknya meminta masyarakat bisa memanfaatkan sebaik-baiknya pelayanan kesehatan gratis dan aktif mencari informasi bagi yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Setelah pleno, pihaknya mendorong Pemkot Metro untuk penyusunan Raperda APBD 2022.

Sementara Ketua Komisi II Fahmi Anwar menambahkan, dengan tercapainya predikat UHC tahun depan, peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan juga harus semakin baik.

Sehingga cita-cita perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Metro dapat tercapai. ( Tribunlampung.co.id / Indra Simanjuntak )