Bandar Lampung
Menteri Ida Akan Sulap BLK Bandar Lampung Jadi Workshop Berstandar Internasional
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia Ida Fauziyah secara langsung melihat kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia Ida Fauziyah secara langsung melihat kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung di Jalan Pagar Alam Segalamider Bandar Lampung.
"Jadi tadi saya melihat secara langsung BLK yang saat itu diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Lampung sekitar tahun 1980an. Hari ini kami melihat secara dekat kondisinya ini rencananya pemerintah provinsi Lampung akan menyerahkan BLK ini kepada pemerintah pusat, " kata Menaker Ida Fauziyah saat diwawancarai usai kunjungannya ke BLK Bandar Lampung, Selasa (21/12/2021)
BLK dengan luas 20 hektare ini diserahkan pusat ke daerah dan sekarang dari daerah kembali diserahkan ke pemerintah pusat.
"Kita berharap kalau ini menjadi UPTP (Unit Pelayanan Teknis Pusat) akan menjadikan BLK ini berstandar nasional, syukur-syukur dalam berjalannya waktu kita akan dorong BLK ini menjadi standar internasional, " kata Ida.
Nantinya BLK ini sebagai workshop, karena areanya luas dan memungkinkan bagi pengembangan jurusan baru yang menjadi kebutuhan masyarakat Lampung.
Apalagi mayoritas adalah petani dan nelayan dan Kemenaker akan bangun workshop untuk jurusan pertanian, perikanan dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menjadi kebutuhan.
Nantinya juga akan buka jurusan baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Lampung.
Hibah secara administratif sedang di proses mudah-mudahan di tahun 2022 sudah mulai pembangunannya.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) mengatakan bahwa dengan revitalisasi BLK ini dalam upaya untuk peningkatan skil hingga peningkatan kemampuan.
Apalagi dimasa pandemi ini pengangguran bertambah, kalau BLK ini kita tetap pertahankan dibina oleh Pemprov Lampung dan disisi lain memang sayang.
"Tetapi pikiran kita memang hrus lebih realistis lagi dan gubernur pasti mementingkan kepentingan masyarakat. Kalau ini tidak diserahkan kepada Kemenaker kemampuan fiskal kita kan lebih fokus kebeberapa hal seperti pembangunan jalan infrastuktur, " kata Nunik.
Untuk potensi ini slot anggarannya di Provinsi Lampung memang masih kurang.
Sehingga masih mendominasi dari pusat, misal pelatihan dari pusat ada 19 paket tetapi dari kita hanya mampu dukung 6 paket ditambah fasilitas yang masih minim.
"Kalau kaya gini terus dibiarkan akan berdampak, dan kalau diserahkan oleh pusat akan dibangun lebih bagus dan lebih baik lagi," kata Nunik.
Karena fasilitas dipenuhi, pelatihan yang biasanya hanya 6 paket bisa menjadi ribuan paket pelatihan.