Lampung Belum Siap e-Voting, Banyak Daerah Susah Sinyal Internet

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Provinsi Lampung belum siap melakukan pemungutan suara sistem internet voting atau e-voting pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penyebabnya, masih banyak daerah yang belum terjangkau internet atau blank spot.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) Lampung pada Jumat (25/3/2022).

Seperti diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengusulkan agar pemungutan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 menerapkan sistem internet voting atau e-voting.

Menurut Johnny, sistem e-voting sudah dilakukan di beberapa negara.

Baca juga: Yolanda dan Rivaldi Jadi Duta Bahasa Lampung 2022, Yolanda: Selama Ini Ikut Lomba Gak Menang

Baca juga: Tanggapan Bawaslu Lampung Terkait e-Voting

Selain itu pemungutan suara secara elektronik lebih efektif dan efisien dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil.

Terkait e-voting ini, Komisioner KPU Lampung Antoniyus Cahyalana mengatakan, KPU memang memiliki visi terkait pemungutan suara secara online.

Namun, pelaksanaan e-voting tersebut harus didukung sarana dan prasarana.

"Kalau KPU memang punya visi soal pemungutan suara online. Tapi beberapa prasyarat harus terpenuhi. Misal, kesiapan teknologi pendukungnya. Termasuk ketersediaan jaringan listrik dan sinyal," kata Antoniyus, Jumat (25/3/2022).

Dia menjelaskan, jika pemilu dilaksanakan saat ini, maka e-voting tidak bisa digunakan di Provinsi Lampung. Lampung, sebutnya, yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota memiliki banyak titik lemah jaringan internet atau blank spot.

"Saat ini masih banyak wilayah yang belum terakses jarijgan listrik dan sinyal yang lemah atau blank spot," ujar Antoniyus.

Selain itu, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi kendala yang paling utama untuk menerapkan e-voting.

Baca juga: Warga Pulau Sebesi Lampung Selatan Nekat Melaut Meski GAK Berstatus Waspada: Kalau Nggak Makan Apa

Baca juga: Jelang Ramadan 2022 Harga Cabai dan Sayuran di Pasar Inpres Lampung Selatan Turun Hingga Rp 10 Ribu

Hal tak jauh berbeda diungkapkan Komisioner Bawaslu Lampung Ade Asy'ari, Jumat.

Ia mengatakan, saat ini penerapan e-voting sulit dilakukan.

Sebab, banyak daerah blank spot di Lampung.

"Jaringan telekomunikasi kita di beberapa daerah di Pesisir Barat dan Lampung Tengah saja masih ada yang istilahnya blank spot, gak ada sinyal," kata Ade Asy'ari.

Untuk itu, kata dia, penerapan e-voting harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Ya jelas itu jadi yang utama," kata Ade Asy'ari.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, salah satu negara yang terdepan dalam pengadopsian pemungutan suara digital yakni Estonia.

Ia mengatakan, Estonia sudah melaksanakan Pemilu melalui sistem e-voting yang bebas, adil dan aman sejak tahun 2005.

"Dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” ujarnya.

Johnny mengatakan, digitalisasi tahapan Pemilu juga tengah berlangsung di India.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum di India telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.

Ia pun mendorong Indonesia melakukan benchmark, studi tukar informasi, pengetahuan serta pengalaman dengan India terkait pelaksanaan e-voting tersebut.

“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita," ucap dia.

Johnny juga mengatakan, tahapan pemungutan suara secara elektronik telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pelaksanaan e-Voting tersebut, lanjutnya, melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama/tribun network)