Wacana Penggunaan e-Voting di Pemilu 2024, Mendagri Sebut KPU dan Parpol Lebih Suka Sistem Manual

Tribunlampung.co.id – Wacana menggunakan sistem e-Voting pada pelaksanaan Pemilu 2024 masih terus menggelinding.

Wacana tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, penerapan e-Voting untuk skala nasisonal pada pemilu 2024 masih membutuhkan untuk belajar dari negara-negara lain yang telah menerapkannya, jika ingin diterapkan di pemilu mendatang.

Dikatakannya, e-voting memang cocok digunakan untuk pemilu skala keci, seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021.

"E-voting untuk kepala desa, iya. Tapi sekarang jumlahnya kecil, tapi untuk tingkat nasional, saya mau belajar dari India yang melakukan e-voting, tapi banyak negara-negara besar yang enggak mau melaksanakan e-voting, lebih senang yang manual," kata Tito ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, penggunaan e-voting justru rawan terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh hacker atau peretas.

Karenanya, sejumlah negara lebih menyukai sistem manual untuk pemungutan suara pemilu.

"Karena semua digital kan datanya. Sehingga banyak juga yang mau manual ngitungnya. Amerika kan juga manual," ujarnya.

Mantan Kapolri ini menambahkan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik (parpol) lebih menyukai sistem manual.

Hal itu, kata dia, karena sistem manual dalam Pemilu dapat diawasi di setiap tahapannya.

"Dimulai dari TPS di tingkat kecamatan, itu semua bisa diawasi angkanya itu bergeraknya," jelas dia.

Tito mengakui, sistem e-voting memanglah memiliki keunggulan dalam kecepatan. Namun, banyak pihak yang khawatir kecepan tersebut justru bisa menimbulkan kesalahan, khusunya pada data angka.

"Kalau e-voting memang cepat, tapi mereka teman-teman takut kalau nanti terjadi angka yang salah atau di-hacking, di-hijack.

“Sehingga akhirnya angkanya berubah. Kira-kira begitu plus minusnya," ujar Tito.