Pemilu 2024
Wacana Penggunaan e-Voting di Pemilu 2024, Mendagri Sebut KPU dan Parpol Lebih Suka Sistem Manual
Mendagri Tito Karnavian menilai, penerapan e-Voting untuk skala nasisonal pada pemilu 2024 masih membutuhkan untuk belajar dari negara-negara lain.
lihat foto
Seperti perlengkapan, infrastruktur, dan jaringan yang memadai.
"Itu harus kita jamin dulu yang namanya jangkauan sinyal terjangkau apa tidak. Kalo tidak artinya kita sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) secara tidak langsung," ujar Watoni.
"Artinya ini harus tuntas, tidak hanya menawarkan tetapi perangkat nya tidak tersedia dengan sempurna," jelas Watoni.
Sikap serupa juga disampaikan oleh DPD I Golkar Lampung.
Sekretaris DPD Golkar Lampung Ismet Roni menganggap, e-voting itu masih sebatas wacana yang diusulkan.
"Itu kan masih wacana, pada prinsipnya wacana hanyalah wacana sebelum ada keputusan itu tidak bisa dilakukan," kata Ismet Roni.
Ismet mengaku Golkar tegak lurus dengan keputusan pemerintah.
Saat ini, proses pemungutan suara masih disepakati dengan cara offline atau datang langsung ke TPS.
"Golkar prinsipnya ikut keputusan pemerintah. Tapi saya kira itu butuh kajian mendalam, dan saat ini yang berlaku offline," kata Ismet Roni.
Rawan Diretas
Sedangkan Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata mengatakan, pemungutan suara melalui e-voting rawan diretas.
Dikatakan oleh Dian, ide e-voting bukanlah hal baru.
Melainkan sudah sejak lama dan bahkan pernah digunakan oleh negara-negara maju di luar negeri seperti Amerika Serikat.
"Ide Kominfo itu ide lama di beberapa negara maju. Seperti Amerika, e-voting ini tidak digeliatkan lagi dan mulai ditolak karena mudah di-hack," kata Dian Permata, Selasa (29/3/2022) kemarin.
"Donald Trump saja bisa kena hack, apalagi kita. Maka ini harus betul-betul disiapkan. Bukan hanya masalah teknis, tapi juga security (keamanan)," jelasnya.
