Bandar Lampung
687.090 Keluarga di Lampung Bakal Terima BLT Minyak Goreng Mulai Hari Ini
Sebanyak 687.090 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Lampung bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
lihat foto
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sebanyak 687.090 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Lampung bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan Kadisos Provinsi Lampung Aswarodi pada awak media, Senin (11/4/2022).
Adapun total masyarakat yang akan menerima BLT minyak goreng yang mulai digulirkan Selasa (12/4/2022), ada sebanyak 687.090 KPM.
Nantinya akan terbagi dari tiga kantor cabang utama dan mekanisme penyaluran sama seperti BPNT yakni melalui pembayaran di loket kantor pos atau komunitas titik yang telah disepakati.
Jadi misalnya di balai desa yang jauh dari kantor pos atau bisa juga diantar langsung armada kantor pos bagi masyarakat yang tidak bisa mengambilnya langsung.
Baca juga: Wali Kota Mengaku Sulit Bersihkan Jejak Vandalisme di Bandar Lampung
Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Bandar Lampung Gelar Konsolidasi di Museum Lampung
Ia mengatakan, masyarakat akan dapat selama 3 bulan yakni April, Mei, dan Juni dengan total penyerahan Rp 300 ribu.
"Kalau kita penyaluran di Lampung mulai 11 April 2022 ini surat dari kantor pos baru diterima hari ini," kata Aswarodi.
Tetapi launchingnya penyerahannya mulai besok dan direncanakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyerahkan secara simbolisnya.
Bantuan program BLT didistribusikan berbarengan satu bulan dengan bantuan-bantuan pangan.
Satu bulan BPNT Rp 200 ribu, jadi KPM akan menerima totalnya Rp 500 ribu.
Bagi penerima BPNT juga didistribusikan tiga bulan melalui Bank Himbara.
Jaminan Gubernur
Baca juga: Berita Foto, BPOM Bandar Lampung Lakukan Uji Sampel Makanan Takjil di Pasar Perumnas Way Kandis
Baca juga: Oknum ASN Rutan Bandar Lampung yang Dilaporkan Selingkuh Bakal Dikenakan Sanksi Pembinaan Disiplin
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memastikan ketersediaan minyak goreng (migor) aman dan terkendali.
Sebab, pemerintah telah berkoordinasi dengan perusahaan penghasil CPO dan ditindaklanjuti.
"Koordinasi dengan perusahaan penghasil CPO ditindaklanjuti oleh industri pabrikan dan ada kesepakatan," kata Gubernur usai menggelar rapat dengan pengusaha di Mahan Agung, Kota Bandar Lampung, Rabu (6/4).
