Pemerintah Tekankan Penyusunan Anggaran Pemilu 2024 Harus Efektif dan Efisien

Dikatakannya, Komisi II DPR RI akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Mulai dari tahapan, hingga anggaran untuk KPU dan juga Bawaslu.

"Ya tentu tahapan, dan program, dan anggaran," terangnya.

Sebelumnya, Anggota KPU Hasyim Asy'ari berharap DPR dapat membuat ulang jadwal RDP yang membahas soal tahapan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikarenakan pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 baru dilangsungkan pada Selasa (12/4/2022) kemarin.

Jokowi Minta KPU dan Bawaslu Langsung Bekerja Cepat

Sementar itu, usai melantik 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Presiden Joko Widodo sampaikan sejumlah harapannya pada dua lembaga tersebut.

Jokowi meminta unsur pimpinan kedua lembaga dapat langsung bekerja cepat guna mempersiapkan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas,” kat Presiden Jokowi dalam keterangan video yang disampaikan di Istana Negara, Selasa 912/4/2022) kemarin.

“Langsung berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah menjalankan tugas dan kewenangan untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” tegas Jokowi.

Dia menyebut, hal ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya penyelenggaran Pileg (pemilihan legislatif), Pilpres (pemilihan presiden) dan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama.

Jokowi pun mengingatkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," ungkap Presiden.

Jokowi pun meminta KPU untuk menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Hal ini terkait dengan politik identitas yang perlu diantisipasi.

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi.

Presiden berjanji akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan itu terutama dalam bentuk anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu.

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com