Larangan Ekspor CPO, Apindo Lampung: Kebijakan Tersebut Bentuk Kemarahan Presiden

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah mengambil kebijakan dengan melarang ekspor CPO dan minyak goreng.

Kebijakan pemerintah ini mendapatkan tanggapan dari Aosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung.

Apindo Lampung pun prihatin dengan kebijakan presiden yang melarang ekspor CPO dan minyak goreng. 

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)  Apindo Lampung Ary Meizari Alfian, kebijakan tersebut sebagai bentuk Kemarahan Presiden Jokowi kepada oknum-oknum pengusaha yang tidak tertib aturan.

Presiden Jokowi memberikan teguran agar para pengusaha lebih berpihak untuk berpihak kepada masyarakat. 

Baca juga: Ikuti Kebijakan Larangan Ekspor CPO, Pemprov Lampung Pantau Pasokan Minyak Goreng dari Hulu ke Hilir

Baca juga: Harga Normal Minyak Goreng Curah di Bandar Lampung Rp 17 Ribu Per Kilogram

"Sebenarnya secara jujur ada rasa keprihatinan tapi mungkin itu adalah bentuk kemarahan beliau karena banyak oknum perusahaan yang tidak mematuhi aturan padahal kebijakan itu  merugikan pemerintah juga sebenarnya," kata Ary Meizari Alfian, Sabtu (23/4/2022).

Dia menyebut, pemerintah pasti akan mengalami dampak penurunan pendapatan dari pajak ekspor.

Sementara pengusaha sebagai produsen juga akan dirugikan dengan kebijakan tersebut.

"Pendapatan pajak Itu akan berkurang signifikan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Karena jelas pengusaha akan dirugikan dengan kebijakan ini," kata Ary Meizari.

Meski demikian, pihaknya juga mengapresiasi langkah berani yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk lebih mementingkan masyarakat.

"Kita apresiasi langkah berani yang dilakukan oleh presiden lebih mementingkan masyarakat supaya tidak ada lagi kekurangan pasokan dan permainan di pengusaha dan jajarannya," ungkap Ary Meizari.

Pemprov akan Pantau Pasokan Minyak Goreng

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap akan memantau pasokan minyak goreng.

Baca juga: Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Apindo Lampung Sebut Teguran untuk Pengusaha

Baca juga: Sepi Pembeli, Pedagang di Bandar Lampung Tak Berani Stok Banyak Minyak Goreng

Pemprov Lampung memastikan akan mengikuti kebijakan perintah pusat terakit dengan larangan ekspor CPO.

Kadisperindag Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan pihaknya akan mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Karena tujuannya untuk menambah ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Sehingga diharapkan harga minyak goreng juga akan turun harganya," kata Elvira, Sabtu (23/4/2022).

Sebagaimana dalam instruksi presiden (inpres) terkait larangan minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dikirim ke luar negeri.

Elvira mengaku pihaknya tetap memantau pasokan minyak goreng dari hulu ke hilir.

"Jadi nanti dipantau dari produsen atau distributor apakah ada penambahan stok minyak goreng atau tidak seiring dengan kebijakan pelarangan ekspor," bebernya.

Selain pemantauan ketersediaan barang, Elvira mengatakan pihaknya juga akan memonitor harga minyak goreng setelah kebijakan ini diberlakukan.

"Saat ini stok minyak goreng di Lampung sampai dengan lebaran cukup, terutama minyak goreng yang kemasan," tegasnya.

"Kalau untuk minyak curah masih terus didistribusikan agar bisa merata di seluruh kabupaten dan kota se Lampung," tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menegaskan jika Pemprov Lampung akan hadir dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng melalui operasi pasar sembako.

"Kemarin ada ribuan paket sembako yang disiapkan untuk operasi pasar di Metro diantaranya beras 5kg, gula 1kg, tepung terigu 2kg dan minyak goreng kemasan 900ml dengan nilai subsidi masing-masing sebesar Rp 25.000 per paketnya," kata Arinal.

Sepi Pembeli Minyak Goreng

Pedagang sembako di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung tak berani menyetok banyak minyak goreng kemasan dari distributor.

Pasalnya belakangan ini minyak goreng kemasan sepi pembeli dan harganya masih mahal.

Titin pedagang sembako di Pasar Pasir Gintung mengaku tak berani menyimpan banyak stok minyak goreng lantaran takut sepi pembeli.

"Takut ngambil banyak, sekarang ini sepi yang membeli minyak goreng," tutur Titin, Sabtu (23/4/2022).

Titin mengakui saat ini minyak goreng kemasan cukup mahal di pasaran.

"Saya jual per dusnya Rp 255 ribu dengan ukuran 900 ml setiap bungkusnya," ujar Titin.

Titin pun berharap kepada pemerintah agar bisa menurunkan harga minyak goreng.

"Kalau murah gampang jualnya, kan ini jadi kebutuhan vital masyarakat," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama/Bayu Saputra)