Paripurna LKPj Bupati Lamteng 2021, Pansus DPRD Lontarkan Beragam Catatan 

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah memberi beberapa catatan terhadap LKPj Bupati tahun 2021.

Catatan terhadap persetujuan LKPj Bupati Musa Ahmad tahun 2021 itu dilontarkan anggota dewan pada paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Lamteng, Selasa (10/05/2022).

Paripurna yang dihadiri 36 dari 50 anggota DPRD Lamteng itu juga membahas Raperda Perubahan Perda No. 8/2019 tentang Pilkakam.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Lamteng Sumarsono didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto, Wakil Ketua II Firdaus Ali, dan Wakil Ketua III Muslim Ansori.

Ketua Pansus LKPj. Bupati TA 2021 Lambok Nainggolan menyampaikan catatan-catatan dan beberapa rekomendasi.

Diantaranya, sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Karena itu, legislatif Lamteng menilai perlu adanya terobosan dari eksekutif untuk menggali sumber pendapatan demi keberlangsungan pembangunan di Lamteng.

Pada kesempatan itu, Pansus juga merekomendasikan pengembangan jenis usaha perusahaan daerah yang berorientasi pada jenis usaha rintisan.

"Bukan mengembangkan usaha yang ada," kata Lambok.

Pada sektor Pariwisata, kalangan dewan menilai pihak eksekutif perlu menggali potensi destinasi pariwisata alam dan budaya.

Disi lain, juga perlu menggali potensi penerimaan pajak daerah, baik pajak maupun retribusi daerah, dengan mempertimbangkan tanpa memberatkan iklim usaha di Lamteng.

"Pemerintah daerah juga harus mengurangi kebocoran-kebocoran pendapatan dengan mengoptimalkan sistem pengawasan yang baik," terang Lambok.

Pansus juga meminta dinas-dinas cermat menyusun anggaran dan kegiatan sehingga target pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi secara optimal.

Contohnya di Dinas Kesehatan dan RSUD, ada kegiatan yang serapan anggarannya hanya di bawah 50 persen.

Secara tegas, Pansus DPRD Lamteng meminta eksekutif untuk memperbanyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.