3 Ekor Sapi Milik Warga Lampung Selatan Disembelih Maling, Hanya Tersisa Jeroan

Bentuk Satgas

Sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/1654/V.23/2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Lampung.

Lili menerangkan Pemprov Lampung juga sudah membentuk satgas. Tugas satgas antara lain melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antarprovinsi dan kabupaten/kota.

“Satgas tidak merekomendasikan masuknya hewan atau bahan asal hewan dari daerah wabah (PMK),” kata Lili. “Juga tidak menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikasi veteriner untuk ternak yang tidak berasal dari wilayah kerja masing-masing, terutama ternak transit yang melewati Lampung,” sambungnya.

Lili menambahkan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung diminta tidak meloloskan hewan atau bahan asal hewan yang akan masuk ke Lampung jika tidak dilengkapi dokumen rekomendasi teknis.

Tak Menyebar ke Manusia

Di Kota Bandar Lampung, Dinas Pertanian setempat meminta masyarakat tidak panik menyikapi munculnya kasus PMK pada hewan ternak di Lampung.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier Dinas Pertanian Bandar Lampung M Rifki menjelaskan hewan ternak yang terkonfirmasi positif PMK hingga kini belum memiliki riwayat penularan kepada manusia.

"Virus ini bukan zoonosis, jadi tidak akan menyebar ke manusia," katanya saat dihubungi, Sabtu.

Kerugian yang secara langsung dirasakan, menurut Rifki, adalah sektor ekonomi, yakni turunnya harga hewan ternak tersebut.

"Kerugiannya di pihak peternak, karena bisa menurunkan harga jual hewan ternak. Produktivitas hewan ternak juga menurun. Ada risiko kematian hewan ternak, terutama pada usia rentan," ujar Rifki.

“Masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Kedepankan upaya pencegahan penularan dengan memperhatikan lalu lintas hewan ternak yang akan dibeli maupun diperdagangkan,” imbuhnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus / Bayu Saputra )