Sekkab Sebut Konfliks Rusia Ukraina Dapat Berpotensi Timbulkan Gejolak Inflasi di Tanggamus

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Sekkab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis menyebutkan, perang yang terjadi saat ini antara Rusia melawan Ukraina berpotensi menimbulkan gejolak inflasi di Kabupaten Tanggamus.

Selain perang di antara kedua negara itu, ada faktor-faktor lain yang juga berpotensi menimbulkan hal yang sama.

Perkiraan tersebut ia dapatkan usai jajaran Pemkab Tanggamus menggelar beberapa kali rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanggamus.

"Ada beberapa hal yang mesti dipublikasi terkait dengan rencana dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Tanggamus setelah digelar sekian kali rapat dengan tim pengendalian inflasi daerah," ujar Hamid, Minggu (22/5/2022).

"Kenapa kita perlu menyampaikan ini dan diketahui masyarakat? Harapannya adalah dukungan masyarakat itu bisa kita capai dan kenyamanan dan kondusivitas masyarakat itu bisa kita capai juga," imbuhnya.

Baca juga: Provinsi Lampung Alami Inflasi Sebesar 0,92 Persen pada April 2022, Penyebab Utamanya Minyak Goreng

Hamid mengungkapkan, pihaknya saat ini telah membaca situasi dan kondisi secara internal maupun eksternal.

"Saat ini Pemkab Tanggamus telah membaca situasi dan kondisi dari bangsa kita, negara kita, maupun eksternal dari negara-negara lain," ungkapnya.

Ia menyampaikan, pemerintah beserta masyarakat harus waspada akan kemungkinan adanya gejolak inflasi.

"Potensi untuk gejolak inflasi dimungkinkan terjadi, penurunan daya beli salah satu contohnya. Ada pula hal-hal ataupun unsur yang membuat kita waspada dan juga harus mempersiapkan itu," sambungnya.

Yang pertama, menurut dia, belum usainya recovery ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih itu melanda bangsa kita dan bangsa di luar kita," terang dia.

"Dan ini belum selesai kita melaksanakan, melakukan, dan menyelesaikan recovery ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan. Itu unsur pertama," tambah Hamid.

Sebagaimana diketahui, selama masa pandemi Covid-19, penggunaan APBD banyak yang dialihkan untuk bidang kesehatan, khususnya penanganan Covid-19.

Hal ini pun berpengaruh pula terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Tanggamus.

"Sehingga terjadi perlambatan pembangunan di setiap daerah, karena anggaran yang seharusnya normal, dialihkan untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

"Maka diperlukan recovery atau pemulihan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi," lanjut Hamid.

Terlebih, saat ini, Kabupaten Tanggamus masih berstatus PPKM Level 2.

Baca juga: Lampung Alami Inflasi, BPS Sebut Akibat Harga Cabai Merah dan Telur Ayam Naik

Selanjutnya, penyebab yang kedua ialah harga kebutuhan pokok masih belum normal pascalebaran 1443 H.

"Kita mungkin sama-sama tahu, di luar beras premium untuk Kabupaten Tanggamus ini, komoditi seperti cabai dan sejenisnya ini masih tinggi," kata Hamid.

"Itu yang menjadi pengamatan dan evaluasi kita itu juga masih terjadi saat ini.

Kemudian, yang ketiga adalah adanya kenaikan harga BBM Pertamax.

"Dan pemerintah daerah juga harus siap dengan keputusan apapun ke depan nanti seperti apa harga-harga khusus untuk BBM ini," ujar Hamid.

Kondisi tersebut makin parah dengan adanya peperangan antara Rusia melawan Ukraina.

"Embargo minyak bumi yang terjadi di Rusia ini juga penyebab mulai terjadi turbulence atau ketidakstabilan di harga minyak bumi," terang Hamid.

"Rusia ini juga pemasok beberapa komoditi, seperti gandum dan sejenisnya dan itu dimanfaatkan oleh bangsa kita dalam bentuk contohnya mie instan dan produk-produk sejenis lainnya," tambahnya.

Pemberlakuan embargo itu juga akan memberikan dampak negatif terhadap negara-negara lain.

"Pemberlakuan embargo itu juga berdampak negatif terhadap negara-negara penerima pasokan dari dua negara ini," kata Hamid.

"Selain harga makin tinggi, akan terjadi pengurangan-pengurangan pasokan bahkan penghentian," sambungnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, pihaknya menyimpulkan, potensi gejolak inflasi akan terjadi di Kabupaten Tanggamus.

Oleh karenanya, Pemkab Tanggamus telah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi gejolak inflasi tersebut.

"Langkah-langkah yang kita lakukan secara grand design adalah menyegerakan di antara bulan Mei dengan Juni 2022 ini sarapan anggaran," tandas Hamid.

Baca juga: Menko Airlangga : Sinyal Optimisme Pemulihan Ekonomi, Inflasi dan PMI Manufaktur

Penyegeraan serapan anggaran di Bulan Mei - Juni 2022 tersebut akan diterapkan pula pada Anggaran Dana Desa (ADD) yang saat ini sudah memasuki pencairan tahap kedua.

"Tahap pertama 98 - 99 persen selesai, tinggal tahap kedua," kata Hamid.

"Sehingga perputaran uang, perputaran ekonomi ini berjalan terus dalam siklus Kabupaten Tanggamus," sambungnya.

Serapan anggaran tersebut akan digunakan di berbagai sektor.

"Di sektor pertanian secara umum di dalamnya ada ketahanan pangan, ada perikanan, perkebunan, dan peternakan," sebut Hamid.

Kemudian, Pemkab Tanggamus melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan akan menjalin kerja sama dengan Baznas Tanggamus.

"Karena sumber terbesar zakat dan infaq, yakni 98 persen berasal dari teman-teman Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus dan bertugas di Pemkab Tanggamus," ungkap Hamid.

"Diskoperindag Tanggamus juga akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM dan koperasi," imbuhnya.

Selanjutnya, di sektor perikanan, Pemkab Tanggamus bakal memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bibit dan pakan ikan, perbaikan irigasi tambak tradisional, serta bantuan pupuk untuk budidaya ikan air tawar dan payau.

Seluruh program tersebut merupakan upaya Pemkab Tanggamus dalam mengantisipasi gejolak inflasi yang diprediksi bakal terjadi dalam waktu dekat ini.

"Apa yang saya sampaikan tadi merupakan crash program yang harus dilakukan secara cepat, diserap anggarannya, kemudian dilaksanakan kegiatannya," jelas dia.

"Dampak yang akan timbul nanti diharapkan, pemerintah daerah dan masyarakat kita memiliki ketahanan apabila terjadi gejolak inflasi," lanjut Hamid.

Kendati telah melakukan persiapan, Hamid berharap, gejolak inflasi tersebut tidak terjadi.

"Akan tetapi kalaupun itu terjadi, Pemkab Tanggamus dengan keterbatasan sumber daya yang ada merasa jauh lebih siap apabila melakukan persiapan-persiapan tersebut," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Nanda Yustizar Ramdani)