Kelompok Khilafatul Muslimin Ogah Buat KTP, Kades: Cuma Pas Ada Perlunya Saja

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Terungkap, kelompok Khilafatul Muslimin yang tinggal di Kampung Khilafat, Desa Karang Sari, Lampung Selatan, enggan membuat identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Tak hanya itu, mereka juga tak mau mengibarkan bendera merah putih.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Karang Sari, Romsi dan Kepala Desa Margodadi, Noven Fahri.

"Waktu itu temen-temen kepolisian dari Polda buat masang bendera saat 17-an, mereka memang tidak pasang. Intinya mereka tidak mau pasang,” kata Romsi di Aula Krakatau Kantor Dinas bupati Lampung Selatan, Kamis (9/6/2022).

Untuk identitas diri, seperti kartu keluarga atau KTP, kata Romsi, warga membuatnya ketika memiliki keperluan.

Baca juga: Melongok Kampung Khilafatul Muslimin di Lampung Selatan, Tak Boleh Merokok dan Wajib Pakai Jilbab

Baca juga: Kepala Desa Karang Sari Sebut Kelompok Khilafatul Muslimin Tolak Pasang Bendera Merah Putih

Romsi menegaskan, pihaknya bersama pihak kepolisian pernah berupaya memasang bendera merah putih saat perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Namun, kelompok Khilafatul Muslimin yang berada di kampung Khilafah menolak.

"Waktu itu temen-temen kepolisian dari Polda buat masang bendera saat 17-an, mereka memang tidak pasang. Intinya mereka tidak mau pasang,” kata Romsi.

Kelompok Khilafatul Muslimin tersebut juga tidak mau mengurus atau membuat dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila tidak ada keperluan.

"Identitas kependudukan itu mereka mau mengurus ketika membutuhkan.”

“Contohnya waktu itu mau pembuatan surat tanah, karena tanah mereka terkena pembebasan lahan tol, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

Menurut Romsi, saat itu dirinya meminta warga yang tinggal di kampung Khilafah membuat KTP dan KK.

Baca juga: Kesbangpol Lampung Selatan Tidak Mengakui Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin

Baca juga: Jamaah Khilafatul Muslimin di Lampung Timur Capai 100 Anggota

Dikatakannya, meski tidak mau mengibarkan bendera Merah Putih dan membuat KTP, tidak ada pergerakan atau kegiatan yang mencurigakan.

Termasuk juga kegiatan yang merugikan masyarakat yang dilakukan kelompok tersebut.

"Kalau di desa saya selama saya menjabat itu biasa-biasa saja."

"Artinya tidak ada suatu gerakan yang merugikan masyarakat.”

“Setiap ada kegiatan seperti ronda malam mereka ikut bergabung, tapi tidak semuanya."

"Kalau salat mereka juga ada yang salat di masjid kami di situ," ucap Romsi.

Dikatakannya, jika kelompok tersebut menggelar kegiatan yang mengundang peserta dari luar daerah, selalu berkoordinasi dengan pihak desa.

Pihak desa selalu diundang.

Romsi mengatakan dirinya pernah diajak untuk bergabung ke kelompok tersebut bahkan akan dijadikan Panglima di Desa Karang Sari.

"Jadi pada saat saya pidato di tengah-tengah kehadiran mereka yang ribuan orang banyaknya, saya dipepet."

“Saya ditawarkan untuk jadi Panglima di Karang Sari, saya ditawarkan untuk diajak sampai ke Bogor," kata Romsi.

Sementara Noven Fahri, menambahkan, Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) Khilafatul Muslimin yang berada di Desa Margodadi tidak pernah mengibarkan bendera Merah Putih.

"Betul mereka tidak pernah pasang bendera dan sekitar kami itu tidak ada yang sekolah di situ," katanya.

Dia menuturkan, kelompok Khilafatul Muslimin itu hingga saat ini terbuka untuk umum.

Ia pun melakukan pendekatan ke kelompok itu dengan cara berbagi di acara Jumat Berkah.

"Saya pernah masuk kesitu dengan bahasanya melalui Jumat Berkah, sudah berjalan 3 tahun.”

"Alhamdulillah di situ diterima dengan baik, saya salat di situ, makan bersama. Jadi selama ini baik-baik saja," pungkasnya.

Khilafatul Muslimin di Lampung Timur

Kesbangpol Lampung Timur sempat mengatakan tidak adanya kantor Khilafatul Muslimin di Lampung Timur.

Hasil dari penelusuran Tribunlampung.co.id, ada plang di Jalan Pramuka Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara, berwarna putih yang berdiri dipinggir jalan bertuliskan "Khilafatul Muslimin Wilayah Lampung Timur" berwarna hujau.

Meski demikian, tidak ditemukan adanya kantor di alamat tersebut.

Tak jauh dari plang bertuliskan Khilafatul Muslimin, Tribun Lampung berhasil menemui salah satu warga bernama Abdul Aziz yang mengaku sebagai anggota jamaah Khilafatul Muslimin.

"Iya benar, saya jamaah dari Khilafatul Muslimin," ujarnya, Rabu (8/6/2022).

Ia juga mengaku, total jumlah anggota jamaah Khilafatul Muslimin Wilayah Lampung Timur berkisar 100 orang jamaah.

"Kalau untuk seluruh Lampung Timur, saya tidak tau pasti jumlah pastinya, tapi untuk di Kecamatan Way Jepara ini, sekitar 100 jamaah yang ikut dalam khilafatul Muslimin," ungkapnya.

Selain itu, Abdul Aziz juga mengungkapkan, aktivitas khilafatul muslimin di area sekitar, hanya sekadar pengajian.

"Kami hanya pengajian saja, tidak lebih dari itu," bebernya.

Kendati demikian, ia tidak mengetahui sumber keuangan yang ada di dalam khilafatul Muslimin.

"Uang kegiatan bersumber dari para donatur-donatur. Siapa saja para donatur-donatur tersebut, saya tidak tahu, yang tahu adalah Amir (pimpinan) Wilayah,"  katanya.

Ia juga mengatakan kecewa lantaran dianggap mendapatkan dana dari luar negeri.

"Saya sangat kecewa, saya mendapat informasi yang menyatakan Khilafatul Muslimin mendapatkan dana dari luar Negeri, sedangkan kami di sini tidak pernah ada yang seperti itu, pendanaan kegiatan kami, kami dapatkan dari infak dan uang kantong pribadi," jelasnya.

Untuk proses pasca penangkapan, ia menyerahkan seluruhnya kepada khilafah muslimin pusat.

"Untuk terkait penangkapan pemimpin kami, saya serahkan semuanya dengan khilafatul muslimin yang pusat," tukas Abdul Aziz.

(Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi / Dominius Desmantri Barus)