Tentang Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemilu 2024, Bawaslu Dukung DPR RI

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Efektivitas dan efisiensi anggaran Pemilu terus menjadi perbincangan jelang dimulainya tahapan Pemilu 2024.

Bahkan, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menilai, efektivitas dan efisiensi anggaran Pemilu 2024 memang perlu dilakukan.

Seperti diketahui alokasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 76,6 triliun.

Menurut Puadi, efektivitas dan efisiensi anggaran tersebut merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpi audensi antara DPR RI dan KPU beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan audensi tersebut, Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran pemilu nantinya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan.

Baca juga: Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari, Komisioner KPU: 75 Hari Itu Muncul Tidak Serta-merta

Baca juga: Sempat Diminta Ketum PDI-P Disiplin, Ganjar Pranowo Mengaku Kerap Dinasehati Megawati

“Efektivitas anggaran itu harus dilakukan, karena kita melihat satu situasi dimana kondisi Negara. Jadi bagaimana kita mengkondisikan, kalau memang faktanya kita memang harus melakukan kondisi penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, sangat sepakat sekali,” ujar Puadi dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Menurut dirinya, terpenting setiap penggunaan anggaran dari mulai proses tahapan hingga pelaksanaan Pemilu tidak keluar dai aturan yang telah ditetapkan.

“Yang terpenting adalah kerja-kerja kita di dalam tiap tahapan dan tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang,” kata Puadi menambahkan.

Diketahui, saat beraudensi bersama dengan KPU, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah hal.

Satu diantaranya yang jadi perhatian Puan, mengenai efektivitas anggaran Pemilu 2024.

“Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan pemerintah, bahwa tahapan pemilu akan dimulai InsyaAllah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022) lalu.

Dirinya mengingatkan tentang efektivitas anggaran yang telah disepakati antara DPR dan Pemerintah sebesar Rp 76,6 triliun.

Baca juga: Jelang Tahapan Pemilu 2024, Ketua KPU Sebut Anggaran Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun

Baca juga: Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari, Pengamat Sebut Berpotensi Terjadi Politik Uang

“Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien, serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” kata Puan.

Anggaran Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera akan memulai tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Juni mendatang.

KPU pun menelaskan, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tahanan Pemilu 2024 yang akan dimulai bulan Juni mendatang untuk di tahun ini mencapai Rp 8 triliun.

Namun, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, baru sekitar seperempatnya anggaran yang telah dicairkan dari jumalh kebutuhan.

“Yang sudah cair Rp 2 triliu. Masih Rp 6 triliu lagi belum,” kata Hasyim saat ditemui wartawan usai rapat berama DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Hasyim menyebut, besaran anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 kemungkinan tak akan dikoreksi lagi oleh DPR RI.

Menurutnya, pencairan anggaran ini dinilai krusial, karena tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang.

“Tapi persoalannya begiti, cairnya kapan?”

"Paling dekat, kegiatan besar yang akan dilakukan adalah pendaftaran partai, ada verifikasi partai, antara Agustus-Desember itu kan perlu pembiayaan besar," ucap Hasyim.

Dikatakannya, berbagai agenda juga telah menanti. KPU perlu menggelar sosialisasi dan menyampaikan berbagai hal ihwal kepemiluan kepada publik hingga kepada bakal calon anggota Dewan.

Hal ini juga termasuk bintek bagi tim para calon anggota Dewan, semisal bintek tentang menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU.

Pada akhir 2022 pun, akan digelar seleksi KPU tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.

"Itu kan butuh pembiayaan besar," ujar Hasyim.

KPU Jelaskan Anggaran Pemilu di DPD

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebutkan, alokasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 76,6 triliun.

Sebagian besar dari total anggaran pemilu itu, digunakan untuk kegiatan tahapan/proses elektoral.

Sementara itu, sisanya dipakai untuk kegiatan dukungan, seperti rehabilitasi kantor dan gedung.

"Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemil baik honor ad hoc, logistik pemilu, sosialisasi, dan pendidikan pemilu," ujar Hasyim dalam paparannya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (24/5/2022).

Dalam data yang dipaparkan KPU, total Rp 76.656.312.294.000 yang diusulkan hampir separuhnya dialokasikan untuk kebutuhan sumber daya manusia/personel, yakni Rp 36 triliun, tepatnya Rp 36.687.830.483.000.

1. Tahapan pemilu/honor badan ad hoc: Rp 29.756.711.300.000
• Pemutakhiran data pemilih Rp 5.275.000.000.000
• Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp 144.135.900.000
• Pemungutan dan penghitungan suara Rp 24.337.575.400.000.

2. Dukungan tahapan pemilu
• Gaji/tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU Rp 6.931.119.183.000

Anggaran untuk kebutuhan personel lebih tinggi daripada kebutuhan logistik atau sarana/prasarana.

Dalam data yang sama, anggaran logistik untuk Pemilu 2024 diusulkan KPU sebesar Rp 21,2 triliun, tepatnya Rp 21.247.509.523.000.

Anggaran logistik paling banyak dialokasikan untuk pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp 11 triliun, tepatnya Rp 11.128.224.928.000.

Sisanya Rp 4,29 triliun untuk penetapan hasil pemilu, Rp 597 miliar untuk masa kampanye, dan Rp 5,2 triliun buat operasional perkantoran.

Di samping kebutuhan logistik dan personel, KPU menganggarkan alokasi dana Rp 12,6 miliar untuk pos anggaran regulasi, kemudian Rp 1,1 triliun untuk pos anggaran teknologi informasi (IT), dan Rp 17,59 triliun sisanya untuk pos anggaran aktivitas.(*)

Artikel ini sebagian telah tayang di Tribunnews.com