Reshuffle Kabinet, PDI-P Ingatkan Menteri untuk Berorientasi pada Kepentingan Rakyat dalam Bekerja

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak hanya melihat soal elektroal yang tinggi untuk memilih tokoh yang akan diusung sebagai bakal calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi.”

“Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan," kata Hasto saat acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI-P di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Soal capres-cawapres merupakan wilayah kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, PDI-P saat ini fokus memperkuat konsolidasi di internal. Salah satu caranya dengan meminta seluruh kader bergerak membantu rakyat.

Hasto meyakini, jika hal itu dilakukan, maka otomatis soal elektoral partai akan meningkat.

"Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," ujarnya.

Menurut Hasto, jika elektoral hanya dipakai untuk kampanye dan pencitraan, hasil yang diraih tak akan baik.

"Ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu," imbuh dia.

Sementara itu, di sisi lain PDI-P masih memiliki banyak waktu untuk bicara dan menentukan soal pengusungan capres-cawapres.

Sebab, Hasto menyatakan bahwa pendaftaran capres-cawapres dari partai politik baru akan dilakukan tahun depan.

"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto.

"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu ketua umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul melihat dengan baik," sambung dia.(*)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com