Reshuffle Kabinet, PDI-P Ingatkan Menteri untuk Berorientasi pada Kepentingan Rakyat dalam Bekerja

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPI-P) berharap menteri yang baru masuk dalam kabinet, atau yang sudah berada di kabinet untuk bekerja sebaik-baiknya.

PDI-P berharap reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Sehingga semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan capres-cawapres," lanjut dia.

Peran menteri sebagai pembantu presiden, menurut Hasto, haruslah diwujudkan.

Baca juga: DPW Nasdem Usulkan Nama Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Tengah, Surya Paloh: Kita Lihat Nanti

Baca juga: Tentang Pilpres 2024, Hasto Sebut PDI-P Tak Hanya Berpikir Soal Elektoral untuk Tentukan Calon

Salah satu upaya yang diharapkan adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar diiringi kebangkitan ekonomi nasional.

"(Menteri) Menjadi pembantu presiden dan mempercepat prestasi.”

“Sehingga Pemilu 2024 itu dilaksanakan dalam situasi kebangkitan, kemajuan Indonesia Raya," harap Hasto.

Dirinya menilai, keberhasilan Pemilu yang diiringi kebangkitan ekonomi akan menunjukkan profesionalitas kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada Rabu siang kemarin.

 Reshuffle kali ini mengubah komposisi masuknya dua menteri dan tiga wakil menteri.

Adapun dua menteri ini yaitu Menteri Perdagangan yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Oknum Guru Di Lampung Timur Diduga Berselingkuh dengan Lelaki Lain, Suami Lapor Polisi

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Resmi Dimulai, Komisioner KPU Sebut Perangkat IT Belum Ada Pembaruan Sejak 2009

Selain itu, tiga wakil menteri juga dilantik yaitu Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Lalu ada nama Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), dan John Wempi Watipo diperkenalkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

PDI-P Tak Hanya Melihat Elektoral

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak hanya melihat soal elektroal yang tinggi untuk memilih tokoh yang akan diusung sebagai bakal calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi.”

“Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan," kata Hasto saat acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI-P di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Soal capres-cawapres merupakan wilayah kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, PDI-P saat ini fokus memperkuat konsolidasi di internal. Salah satu caranya dengan meminta seluruh kader bergerak membantu rakyat.

Hasto meyakini, jika hal itu dilakukan, maka otomatis soal elektoral partai akan meningkat.

"Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," ujarnya.

Menurut Hasto, jika elektoral hanya dipakai untuk kampanye dan pencitraan, hasil yang diraih tak akan baik.

"Ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu," imbuh dia.

Sementara itu, di sisi lain PDI-P masih memiliki banyak waktu untuk bicara dan menentukan soal pengusungan capres-cawapres.

Sebab, Hasto menyatakan bahwa pendaftaran capres-cawapres dari partai politik baru akan dilakukan tahun depan.

"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto.

"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu ketua umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul melihat dengan baik," sambung dia.(*)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com