Tahapan Pemilu 2024 Resmi Dimulai, Komisioner KPU Sebut Perangkat IT Belum Ada Pembaruan Sejak 2009

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengungkapkan, dalam waktu dekat KPU kembali akan melakukan rapat konsinyering dengan Komisi II DPR RI.

Menurutnya, ada beberapa hal yang nantinya akan dibahas bersama dalam rapat konsinyering tersebut.

Diantaranya, KPU bakal menagih dukungan infrastruktur dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi Pemilu 2024 yang tahapannya secara resmi sudah dimulai kemarin, Selasa (14/6/2022).

Menurut Sudrajat, hal krusial terkait dukungan infrastruktur itu, adalah pengadaan teknologi informasi (IT) KPU.

"Dukungan infrastruktur termasuk juga untuk dukungan pengadaan IT-nya KPU. IT sejak 2009 belum ada pembaruan penting di era kita yang akan serba memanfaatkan teknologi informasi itu," ucap Sudrajat kepada wartawan di kantor KPU RI, Selasa malam.

Baca juga: Terkait Anggaran Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Minta KPU Anggaran Rp 76,6 Triliun Ditekan Lagi

Baca juga: Cegah Konflik Politik Identitas di Pemilu 2024, Polri akan Bentuk Satgas dan Aktifkan Patroli Siber

Kemudian, lanjutnya, dukungan infrastruktur juga berkaitan dengan perbaikan sejumlah sarana dan prasarana.

Sebelumnya, komisioner KPU Parsadaan Harahap menyebut sekitar 200 kantor KPU di daerah belum berstatus permanen, masih berstatus pinjam, dan membutuhkan perbaikan sarana-prasarana.

"(Anggaran yang perlu dikomunikasikan dengan DPR) terkait dengan dukungan nontahapan seperti akan verifikasi kembali untuk perbaikan sarana infrastruktur, perbaikan kantor, pembangunan gedung dan kantor," ujar Sudrajat.

"Sekjen (KPU) berkoordinasi penuh dengan KPU seluruh Indonesia terkait dengan titik-titik mana saja yang nanti akan diprioritaskan. Dukungan infrastruktur kan juga penting karena ini kan mau pemilu. Maka ini akan ada penegasan kembali untuk dukungan anggaran pemilu 2024," jelasnya.  

Dikatakan oleh Sudrajat, bahwa total usulan anggaran sebesar Rp 76,6 triliun untuk Pemilu 2024 sudah rasional.

Permintaan terhadap dukungan infrastruktur, menurutnya, adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Sehingga, bagi KPU, angka itu sudah tak perlu lagi diganggu-gugat, apalagi dikurangi kembali dengan alasan efisiensi atau rasionalisasi.

Baca juga: Ketua Bawaslu Sebut Buzzer Politik akan Jadi Sasaran Pengawasan Jelang Pemilu 2024

Baca juga: KPU Resmi Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, Hasyim Asyari Minta Jajarannya Murah Senyum

"Posisi Rp 76,6 (triliun) itu kan juga sudah disetujui di forum rapat dengar pendapat (dengan DPR), maka tinggal lebih detailnya dibahas di forum konsinyering," ucap Sudrajat.

KPU Luncurkan Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari resmi membuka tahapan Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/6/2022) kemarin.