Anggaran Persiapan Pemilu 2024 Kurang Rp 5,6 Triliun, KPU Sebut Sudah Ajukan Usulan Tambahan

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan Pemilu 2024 sejak 14 Juni 2022 lalu.

Namun, meski tahapan Pemilu 2024 telah dimulai. Alokasi anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahun ini belumlah cair seluruhnya.

KPU menyebut jika anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah teralokasi dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2022, belumlah sesuai.

Pasalnya, dari total kebutuhan anggaran tahun ini sebesar Rp 8,06 triliun, yang sudah teralokasikan pada DIPA KPU baru sekira Rp 2,4 triliun, atau masih kurang Rp 5,6 triliun.

“Yang sudah teralokasikan pada DIPA KPU tahun 2022 pada angka Rp 2,4 triliun, atau masih kurang Rp 5,6 triliun,” ujar anggota KPU RI Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Senin (20/6/2022) kemarin.

Baca juga: Terkait Anggaran Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Minta KPU Anggaran Rp 76,6 Triliun Ditekan Lagi

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Resmi Dimulai, Komisioner KPU Sebut Perangkat IT Belum Ada Pembaruan Sejak 2009

Yulianto menegaskan, pemerintah telah berjanji akan memenuhi kebutuhan anggaran untuk tahun ini.

Kekurangan anggaran, lanjutnya, sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat dan konsiyering bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

“Kekurangan anggaran KPU tersebut telah dibahas dalam berbagai RDP dan konsiyering dengan komisi II DPR RI, dan prinsipnya disetujui,” kata Yulianto.

Dijelaskannya, penyebab anggaran yang diperlukan KPU belum dialokasikan sepenuhnya, hal itu lantaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menunggu penetapan PKPU tahapan.

“Setelah penetapan PKPU Nomo 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, Kemenkeu akan membahas kekurangan anggaran tersebut,” ucap Yulianto.

Ditegaskannya, KPU akan berupaya secara aktif mengejar kekurangan anggaran yang belum masuk dalam alokasi DIPA KPU tahun 2022 tersebut.

Ditambahkan oleh Yulianto, langkah pertama yang diambil KPU yakni meminta anggaran tambahan tahun anggaran 2022 kepada Kemenkeu berdasarkan persetujuan dari Komisi II dan Bangar DPR RI.

Baca juga: Pernah Gagal di Pilgub Sulteng, Pasha Ungu akan Calonkan Diri Jadi Anggota DPR RI di Pemilu 2024

Baca juga: Cegah Konflik Politik Identitas di Pemilu 2024, Polri akan Bentuk Satgas dan Aktifkan Patroli Siber

Apabila disetujui, langkah kedua, maka akan dilakukan pembahasan/penelaahan antara Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU dengan Dirjen Anggaran (DJA) Kemenkeu terhadap detail anggaran tambahan.

Hasil pembahan itu nantinya akan dilakukan penambahan anggaran melalui anggaran Bendaraha Umum Negara (BUN) ke DIPA KPU 2022.

“Terkait waktu kapan dapat dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran (DJA) Kemenkeu tergantung persetujuan Menkeu untuk membahas,” tegas Yulianto.

DPR Minta KPU Tekan Anggaran Pemilu 2024

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat menekan lagi angka anggaran Pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, ada sejumlah catatan saat alokasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 76,6 triliun disepakati.  

"Catatan yang pertama itu adalah, kalau memang masih bisa diefisienkan itu akan lebih baik," ujar Doli saat ditemui Kompas.com di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Dikatakannya, KPU perlu melakukan langkah efiensi anggaran. Satu diantaranya dengan mengurangi pembelian sejumlah item.

Diantaranya, pengadaan fasilitas fisik, seperti gudang dan kantor sekreatariat.

"Nah kalau itu memang bisa diambil alih oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, aset-asetnya dihibahkan atau lebih dipinjamkan. Itu akan tentu mengurangi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah memaparkan peruntukan alokasi anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76,6 triliun.

Sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu digunakan untuk kegiatan tahapan/proses elektoral.

Sementara itu, sisanya dipakai untuk kegiatan dukungan, seperti rehabilitasi kantor dan gedung.

"Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, baik honor ad hoc, logistik pemilu, sosialisasi, dan pendidikan pemilu," ujar Hasyim dalam paparannya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (24/5/2022).

Dalam data yang dipaparkan KPU, total Rp 76.656.312.294.000 yang diusulkan hampir separuhnya dialokasikan untuk kebutuhan sumber daya manusia/personel, yakni Rp 36 triliun, tepatnya Rp 36.687.830.483.000.

1. Tahapan pemilu/honor badan ad hoc: Rp 29.756.711.300.000

- Pemutakhiran data pemilih Rp 5.275.000.000.000

- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp 144.135.900.000

- Pemungutan dan penghitungan suara Rp 24.337.575.400.000.

2. Dukungan tahapan pemilu

- Gaji/tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU Rp 6.931.119.183.000

Anggaran untuk kebutuhan personel lebih tinggi daripada kebutuhan logistik atau sarana/prasarana.

Dalam data yang sama, anggaran logistik untuk Pemilu 2024 diusulkan KPU sebesar Rp 21,2 triliun, tepatnya Rp 21.247.509.523.000.

Anggaran logistik paling banyak dialokasikan untuk pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp 11 triliun, tepatnya Rp 11.128.224.928.000.

Sisanya, Rp 4,29 triliun untuk penetapan hasil pemilu, Rp 597 miliar untuk masa kampanye, dan Rp 5,2 triliun buat operasional perkantoran.

Selain untuk kebutuhan logistik dan personel, KPU menganggarkan alokasi dana Rp 12,6 miliar untuk pos anggaran regulasi, kemudian Rp 1,1 triliun untuk pos anggaran teknologi informasi (IT), dan Rp 17,59 triliun sisanya untuk pos anggaran aktivitas.(*)

Artikel ini telah tayang sebagian di Tribunnews.com