Gubernur Lampung Bakal Panggil Pusri dan Komisi IV DPR RI Bahas Kelangkaan Pupuk

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merespon dengan adanya keluhan petani terkait kelangkaan pupuk subsidi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat diwawancarai Tribun Lampung, Selasa (19/7/2022) di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Dijelaskan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dirinya dalam waktu dekat ini akan menggelar diskusi dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan Komisi IV DPR RI.

"Nanti secepatnya saya akan berdiskusi dengan dirut PT Pusri dan komisi IV DPR RI," kata dia.

Dijelaskannya oleh Arinal jangan sampelnya petani di Bandar Lampung saja, kalau petani dari Lampung Tengah (Lamteng) ataupun Lampung Selatan (Lamsel) yang bilang langka dirinya percaya.

Baca juga: Konser 30 Tahun Dewa 19 Hadir di Bandar Lampung

Baca juga: Kecelakaan Maut di Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung Telan 3 Korban Jiwa

Jadi untuk mengatasi pupuk langka tersebut maka solusinya dirinya akan mengundang Dirut PT Pusri dan komisi IV untuk bertemu berdiskusi.

Nanti akan ditanyakan kepada pihak PT Pusri apakah betul dan bagaimana PT Pusri dalam pengirimannya, atau tidak mengirim.

Lalu apakah kemampuan pemerintah yang terbatas dan ada hal ini semuanya masih rahasia.

Ditambahkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi mengatakan bahwa pupuk subsidi SP-36, ZA dan pupuk organik granul rencananya tidak disubsidi 

Direncanakan ada pengurangan kuota pupuk subsidi yang direncanakan Juli mendatang.

Karena berdasarkan keterangan dari Direktur Pupuk dan Pestisida untuk pupuk SP-36, ZA dan Organik Granul rencananya tidak disubsidi lagi.

"Saat ini masih dengan acuan bahwa pupuk bersubsidi ada lima jenis," kata Kusnardi. 

Baca juga: PTM Hari Pertama di Bandar Lampung, Siswa Antuasias Ada Teman Baru

Baca juga: Ada Terminal Bayangan di Bandar Lampung, Kepala Terminal Rajabasa Ngaku Rugi

Adapun pembatasan pupuk itu tidak akan berpengaruh terhadap komoditas yang akan ditanam petani. 

"Namun pupuk urea tetap subsidi dan termasuk pupuk NPK juga disubsidi," kata Kusnardi 

Petani tetap bisa melakukan pinjaman dengan KUR dan para distributor juga diminta untuk tetap memenuhi kebutuhan para petani.

Sebelumnya Ipat yang merupakan petani padi di Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung adanya kelangkaan pupuk subsidi tersebut dirinya sengaja mengoplos pupuk subsidi dengan non subsidi agar hasilnya bisa banyak.

Jadi tidak ada pilihan yang lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Banyak maka pupuk tersebut harus dioplos.

Perbandingannya kalau pupuk yang subsidi itu 5 karung maka pupuk yang non subsidi hanya 1 karung saja untuk 1 hektar. 

Karena harganya juga mahal pupuk yang non subsidi, jika beli pupuk yang non subsidi itu bisa mendapatkan 2 karung subsidi.

"Harganya dua kali lipat kalau kita beli pupuk yang non subsidi, biasanya yang non subsidi harga perkarungnya pupuk itu sekitar Rp 300an ribu dan yang subsidi cuma Rp 150an," kata Ipat 

Penggunaan pupuk yang sudah dicampur itu diaduk dengan rata lalu disebar kesawah dan hasilnya juga bisa mencapai 7-8 ton gabah basah setiap 1 hektarnya.

Dirinya juga kecewa bahwa sudah 1 bulan padi yang ditanamnya ini baru perdana dikasih pupuknya.

Idealnya itu padi pada usia 10 hari itu harus diberikan pupuk, lalu berlanjut 20 hari dan kemudian terakhir diberikan pupuk pada usai padi itu 30 hari.

"Kalau padi saya ini baru saja dikasih pupuk setelah padi satu bulan," kata Ipat

Diharapkan kepada pemerintah agar menyediakan pupuk bagi para petani dengan tetap waktu dan ini untuk keberlangsungan para petani yang tanam.

Dijelaskan oleh Ipat juga bahwa untuk menyebar pupuk itu berjarak 3 meter dari kanan kiri padi dengan harapan padi bisa maksimal tumbuhnya.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )