Bawaslu Lampung Melibatkan OKP, Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024

Khoir yang lahir di Desa Sumbersari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur pada 5 April 1982, mulai aktif di dunia Pemilu sejak 2012 silam.

Kala itu, Khoir yang masih melanjutkan program magister hukum dipercaya menjadi tenaga profesional divisi penanganan pelanggaran di Panwaslu DKI Jakarta.

Dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Gubernur DKI, Khoir banyak mendapatkan pengalaman.

"Kemudian saat ada rekrutmen Bawaslu pertama tahun 2012, karena saya asal Lampung, pulang dan ikut daftar seleksi," kata Khoir.

Akhirnya, mantan Anggota Dewan Legeslatif Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung (2006-2008), terpilih sebagai ketua Bawaslu Lampung.

"Alhamdulillah keputusan dari timsel, saya terpilih ketua Bawaslu termuda se Indonesia pada waktu itu," kata Khoir.

Khoir menyebut dunia politik itu sangat dinamis. Sementara perannya di Bawaslu adalah mengawasi para peserta pemilu.

Pengawasan dilakukan karena di dunia politik di dalamnya sarat akan kepentingan.

Hal tersebut tentu diakui Khoir menjadi tantangan tersendiri selama menjabat sebagai ketua Bawaslu.

"Tantangan bagaimana kita menjaga moral dan integritas kita untuk tetap berpegang pada aturan dalam bertugas," kata Khoir.

Khoir menambahkan, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dan diberi kewenangan menangani pelanggaran.

Sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu ditanggapi pro dan kontra.

"Karena putusan ini akan menyenangkan pihak yang diuntungkan dan tidak menyenangkan bagi pihak yang tidak diuntungkan," kata Khoir.

Karena beberapa putusan yang dibuat itu, secara pribadi Khoir kerap mendapatkan intimidasi dalam melaksanakan tugas sebagai ketua Bawaslu.

Intimidasi yang dimaksud tidak jarang dalam bentuk ancaman, yang sudah dianggap merupakan hal biasa.

"Kita harus tetap tegas dan berani memutuskan suatu keputusan," kata Khoir.

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Joviter)