Harga Tiket Naik, 10 Ribu Wisatawan Cancel Kunjungan ke Labuan Bajo dan Pulau Komodo

Tribunlampung.co.id - Sekitar 10 ribu wisatawan membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) karena kenaikan tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3,75 Juta.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Nusa Tenggara TImur Agus Bataona mengatakan, 10 ribu wisatawan sebelumnya telah menjadwalkan kedatangan ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo hingga tiga bulan ke depan.

Akibat melambungnya harga tarif masuk, terang Agus, sejak saat ini hingga tiga bulan ke depan, sekitar 10 ribu wisatawan telah membatalkan kedatangannya ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.

"Pembatalan kunjungan ini seharusnya menjadi pertimbangan serius dari pemerintah," ujar Agus saat ditemui di Maumere, Selasa (2/8/2022).

Apalagi, kebijakan kenaikan tarif telah memicu ketegangan sosial, aksi unjuk rasa, hingga mogok kerja.

Baca juga: Trik Kesaktiannya Dibongkar Pesulap Merah, Gus Samsudin Tak Terima

Baca juga: Nasib Artis Sinetron Dunia Terbalik, Rumahnya dari Kayu dan Anyaman Bambu

"Puncak unjuk rasa dimulai Senin kemarin. Dengan melaksanakan mogok massal sambil melakukan kegiatan pungut sampah," terangnya.

"Tetapi kami diberangus oleh aparat represif secara paksa demi Kamtibmas, padahal sedikit pun kami tidak pernah melakukan hal-hal anarkis," tambahnya.

Agus mengaku, pihaknya telah meminta pemerintah berdialog dan membahas bersama seluruh pelaku wisata.

Namun permohonan itu tidak pernah dihargai apalagi ditanggapi.

"Terkesan ada pemaksaan agar segera memberlakukan keputusan tersebut tanpa proses sosialisasi yang teratur dan berulang kali," katanya.

Menurutnya, mengelola sebuah destinasi wisata serta atraksi alam dan budayanya harus konkret demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mempertahankan keberlanjutan, dan dilaksanakan secara harmonis.

Namun menurutnya, skenario yang dilakukan Pemprov NTT justru memonopoli bisnis dan berkamuflase konservasi, dikemas dalam sistem kontribusi.

Baca juga: Klinik Bidan Terduga Penggelapan Mobil Rental Masih Beroperasi

Baca juga: Putri Delina Dihujat Habis, Sule Beri Peringatan Keras

Dampaknya, terang Agus, terjadi perampasan hak dari para pelaku wisata.

Agus berharap, sudah semestinya para wakil rakyat baik di pusat maupun provinsi memanggil para menteri terkait dan Gubernur NTT untuk membahas hal tersebut.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3,7 Juta mulai resmi diberlakukan, Senin (1/8/2022).

Meski ada penolakan dari sejumlah masyarakat dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Viktor mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan kebijakan itu.

"Tarif masuk mulai berlaku hari ini, sambil kita melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang timbul," ujar Viktor kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTT.

"Kita pokoknya berpikir positif saja. Kita akui yang pasti kurang sosialisasi baik melalui media sosial, maupun media lainnya," sambung Viktor.

Semua Pihak Perlu Duduk Bersama

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons soal aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo.

Menurutnya, ada dua hal yang memicu soal aksi kogok tersebut. 

Pertama, kata Andreas, karena kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp 3,75 juta yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo.

"Mekhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," kata Andreas dalam keterangannya kepada Tribunnews, Selasa (2/8/2022).

Legislator PDIP ini mengatakan, jika kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi. 

Kedua, lanjut Andreas, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca. 

Tetapi, dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan. 

Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp 3,75 juta rupiah dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelansan pemda NTT. 

Namun, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata.

"Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar," terangnya.

"Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," sambungnya.

Maka dari itu, Andreas mengajak Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-akso demo di Labuan Bajo.

Unjuk Rasa Kenaikan Tarif

Kenaikan biaya masuk ke Labuan Bajo atau tepatnya Taman Nasional Komodo, terutama di Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta berbuntut panjang.

Para pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat menolak keras kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta.

Sedikitnya 24 asosiasi pelaku wisata di Labuan Bajo siap mogok selama satu bulan sebagai bentuk protes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Aksi mogok akan dilakukan mulai Senin, 1 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022 itu menolak keras penetapan biaya ke TNK yakni Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu akan diterapkan pada 1 Agustus 2022.

"Agenda mogok telah kami bahas bersama 24 asosiasi yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami telah sepakat bersama, maka kami akan melakukan mogok massal untuk pelayanan pariwisata," kata Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel, Minggu (31/7/2022).

Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.

"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya.

Ia mengaku, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo. 

Dimana banyak wisatawan telah membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo.

"Sejak wacana ini sudah beredar baik di media massa, elektronik, maupun media sosial sudah sangat berdampak sekali sudah banyak tour agent yang membatalkan tamu. Hari ini juga, ada sebagian tamu di Bandara Komodo yang pulang ke negaranya, jadi kami memberitahukan untuk sementara di Labuan Bajo tidak ada aktivitas, karena pelaku pariwisata melakukan pemogokan, ini bagian dari protes kenaikan tiket," katanya.

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela mengatakan, puluhan asosiasi pariwisata telah sepakat melakukan aksi mogok sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.

"Mogok seluruhnya, kapal, hotel, restoran, kapal, angkutan wisata, guide mogok. Tidak Ada yang beraktivitas. Yang kami mau, pemerintah harus adil bisnis pariwisata adalah bisnis jasa, ketika tidak diberikan jaminan kepastian informasi, maka tamu akan cancel semua kalau tamu cancel kami Menderita kerugian, kelaparan karena tamu tidak akan datang karena ketidakpastian informasi itu," katanya.

Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah kembali memberlakukan tarif lama untuk masuk ke kawasan TNK.

"Kami menuntut keadilan kepada pemerintah, kapan dia mengeluarkan statement untuk membatalkan Tiket itu. Sehingga, stabilitas pasar pariwisata ada kepastian. Tidak perlu embel-embel, tinggal katakan pembatalan," katanya.

Menurutnya, pelaku pariwisata harus diberikan kepastian terkait penetapan tarif, sehingga tidak merugikan wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

"Kekecewaan (wisatawan) itu jangan ke kami, kecewa kepada pemerintah sebagai sumber kegaduhan, yang menciptakan ketidakadilan bukan Pelaku pariwisata atau masyarakat, tapi pemerintah. Silakan tumpah ruah kekecewaan itu kepada pemerintah," katanya.

Sandiaga Uno Ajak Pelaku Wisata Dialog

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) yang berencana mogok lantaran kenaikan biaya masuk ke Labuan Bajo agar menahan diri.

Sandiaga Uno merespon adanya rencana pelaku Parekraf aksi mogok selama Agustus 2022.

Hal itu dilakukan para pelaku Parekraf lantaran kenaikan biaya masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo, terutama di Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta.

"Saya mengimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog secara transparan terbuka dengan tentunya hati yang sejuk dengan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi," ujar Sandiaga saat Weekly Press Briefing di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Sandiaga Uno mengajak para pelaku Parekraf melakukan aksi positif. Misalnya, melakukan bersih-bersih di sekitar kawasan TN Komodo. 

Hal tersebut, dinilainya akan berdampak positif terhadap sektor Parekraf.

"Saya usulkan masyarakat dan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah baik, instead of mogok, mereka mau melakukan aksi bersih-bersih sampah, juga mungkin bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif," kata Sandiaga.

Diketahui, para pelaku pariwisata di Labuan Bajo menolak penerapan harga baru masuk TN Komodo senilai Rp 3,75 juta. 

Di Labuan Bajo, para pelaku pariwisata hari melakukan aksi ke jalan, hingga bentrok dengan aparat, karena menolak kebijakan baru pemerintah tersebut.

Pemerintah memberlakukan biaya konservasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. 

Kenaikan biaya masuk, yaitu menjadi Rp 3,75 juta per orang per tahun, termasuk biaya tiket masuk, atau secara kolektif sebesar Rp 15 juta untuk empat orang.

Angka tersebut naik 14 kali lipat dari tarif tiket masuk wisatawan nusantara yang berlaku saat ini sebesar Rp 265.000 per orang per hari atau per kunjungan. 

Kebijakan itu berlaku 1 Agustus 2022. Kenaikan biaya tersebut hanya dikenakan kepada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, yang akan berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews.com/Kompas.com)