Nelayan Lampung Selatan Dapat Bantuan 50 Unit Alat Tangkap Ikan

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan- Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jendal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kunjungan kerja ke Lampung Selatan.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI dalam rangka memperingati bulan bakti nelayan, mengundang sejumlah perwakilan nelayan se-Kabupaten Lampung Selatan.

Kunker Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI dihadiri 75 nelayan se-Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (12/8/2022) berlangsung di aula krakatau kantor bupati setempat.

Pada acara tersebut, dibagikan sejumlah perbekalan melaut berupa sembako dan bantuan alat tangkap.

Berupa Gilnet Multi Monofilemen 4 Inci 0,20 MM x 10 Ply sebanyak 50 Unit.

Baca juga: Polisi Dapat Video CCTV Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil di Lampung Selatan

Baca juga: Pemkab Lampung Selatan Lantik 2 Pejabat Administrator dan 11 Pejabat Pengawas

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berterimakasih atas paket bantuan yang telah diberikan kepada para nelayan di Lampung Selatan.

"Kami berharap kehadiran bapak-bapak sekalian pada kesempatan ini dapat memberikan semangat dan motivasi pada kami, khususnya para nelayan" kata Nanang, Sabtu (13/8/2022)

"untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka," ucapnya

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan kegiatan bakti nelayan itu merupakan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, bantuan fasilitas perbekalan nelayan berupa alat tangkap ikan ini diharapkan dapat mendukung para nelayan saat melaut nanti," katanya.

"Sehingga dengan alat tersebut hasil tangkapannya bertambah melimpah," ujarnya

"Dengan demikian kesejahteraan masyarakat nelayan semakin meningkat lagi," ucapnya.

Baca juga: Warga Lampung Selatan Diminta Lebih Waspada, Pasca Pencurian Modus Pecah Kaca Mobil

Baca juga: Sopir ke Kamar Mandi, Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil di Lampung Selatan Beraksi

Sudin berharap dengan Bhakti nelayan yang dilakukannya akan terbuka ruang diskusi.

"Untuk mendengarkan aspirasi langsung dari para nelayan," katanya.

"Sehingga hal tersebut akan menjadi masukan bagi Ketua Komisi IV DPR RI dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan RI untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Lampung Selatan ke depannya," ungkapnya

Sudin menuturkan seperti kasus breakwater di TPI Way Muli kemarin, jika memang tupoksinya ada di KKP maka akan langsung dieksekusi pada tahun 2023

"Namun jika bukan wewenang KKP maka mohon dibuatkan studi kalayakanya," katanya.

"Nanti saya upayakan dan ajukan ke Kementerian PUPR," ucapnya

Diketahui masyarakat nelayan Desa Way Muli sempat menyampaikan keluhan kepada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto untuk bisa dibuatkan tempat tambatan perahu di area TPI Way Muli.

Pasalnya, proyek pembangunan breakwater (pemecah ombak) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR membuat aktivitas TPI terasa terganggu.

Karena mengakibatkan perahu nelayan tidak bisa melakukan bongkar muat kapal dan berlabuh didekat TPI.

Menyikapi hal tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan Muhammad Zaini mengatakan, akan langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat nelayan mengenai tambatan perahu di TPI Way Muli.

"Nanti kami dengan Dinas Perikanan akan coba langsung melihat lokasi breakwater yang ada di Desa Way Muli," katanya.

"Kami akan bersama-sama mencari jalan keluar atas keluhan para nelayan," ujarnya.

Dirinya menambahkan, bantuan pemerintah menjadi salah satu upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan.

"Langkah ini menjadi komitmen KKP melalui Dirjen Perikanan Tangkap untuk untuk terus memberikan perlindungan dan berbagai jaminan sosial kepada nelayan," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Dominius Desmantri Barus)