Pemilu 2024

Santer Isu Boikot Pemilu 2024, dari Way Haru Pesisir Barat Lampung

Isu boikot Pemilu 2024 oleh warga Desa Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat itu buntut tidak kunjung adanya pembangunan.

TribunLampung/Beni Yulianto
KPU Pesisir Barat menggunakan gerobak sapi untuk mengantarkan logistik Pemilu 2019 ke Way Haru. Kali ini santer isu boikot Pemilu 2024 dari Way Haru, diduga akibat aspirasi warga soal pembangunan jalan dan listrik tak kunjung terealisasi. 

Tribunlampung.co.id, Pesisir BaratSanter isu boikot Pemilu 2024 oleh masyarakat Desa Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Isu boikot Pemilu 2024 oleh warga Desa Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat itu berkembang buntut tidak adanya pembangunan di wilayah tersebut.

Atas beredarnya isu boikot Pemilu 2024 dari warga Way Haru, Bawaslu Pesisir Barat angkat bicara.

Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Irwansyah mengatakan boikot Pemilu 2024 bukan lah solusi terbaik untuk menyampaikan aspirasi.

"Wacana boikot Pemilu bukanlah suatu solusi yang baik, malah akan menambah masalah baru," ungkap Irwansyah, Selasa (23/8/2022). 

Baca juga: DPRD Pesisir Barat Ramai-Ramai Tolak Utang, Rapat Paripurna KUA PPAS 2023 Ditunda

Baca juga: Gedung Pemkab Pesisir Barat Lampung Telan Rp 350 M, Masih Belum Selesai

Dikatakan Irwansyah, Pemilu 2024 nanti akan memilih Wakil Rakyat, mulai dari DPRD Kabupaten hingga Pusat.

"Itulah sebagai sarana kita untuk menyampaikan aspirasi, mungkin nanti Wakil Rakyat yang jadi dari wilayah tersebut bisa memperjuangakan nasib saudara kita disana," ucapnya.

Lanjutnya, aspirasi nanti disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan diteruskan hingga pusat.

Dikatakan Irwansyah, meskipun seluruh masyarakat Pesisir Barat memboikot, Pemilu tetap akan berjalan.

" Tapi dalam Demokrasi Golput itu tidak dibenarkan," bebernya.

Irwansyah melanjutkan, dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, setiap orang yang menghasut dan menghalangi Pemilu bisa kena pidana paling lama 3 tahun penjara atau denda Rp 36 juta.

"Misalnya saya mengajak kawan supaya tidak memilih itu bisa kena pidana. Namun saya rasa isu itu hanya spontanitas sebagian kecil masyarakat saja," ucapnya.

Baca juga: 160 Randis Menunggak Pajak, Inspektorat Pesisir Barat Sebut Pengelolaan Aset Lemah

Baca juga: Damkar Pesisir Barat Lampung Hanya Miliki 2 Unit Mobil Damkar

Sebab, kata Irwansyah, masyarakat Way Haru saat ini sudah melek demokrasi.

Selain itu masyarakat Way Haru juga banyak yang sudah berpendidikan tinggi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved