Masyarakat Lampung Barat Keluhkan Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang rencananya akan naik secara nasional ini.

“Semua kebijakan terkait kenaikan BBM ini semuanya merupakan kewenangan pusat dan pertamina,” kata Sri Wiyatmi.

“Belum ada koordinasi sama sekali karena kita di sini engga ada wewenang terhadap kebijakan tersebut," terusnya.

Sama seperti masyarakat, Sri Wiyatmi pun berharap jika memang harga BBM naik pasokan yang diberikan di sini harus selalu tersedia.

Selain itu ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi rencana kenaikan BBM ini.

“Sebenernya tidak apa-apa jika harus naik, tapi untuk pasokannya diharapkan selalu tersedia juga,” kata Sri Wiyatmi.

“Untuk masyarakat juga tetap tenang, biasanya kalai udah ada isu seperti ini akan terjadi panic buying,” lanjutnya.

"Kalau kita beli banyak juga mau di simpen dimana, malah resiko nanti rumah kita kebakaran,” tambahnya.

“Selain itu juga kan bertentangan dengan hukum apabila kita menimbun, nanti malahan BBM juga jadi langka,” pungkasnya.

Sri Wiyatmi juga menjelaskan terkait terbatasnya pasokan BBM subsisi khususnya pertalite dan solar di Liwa ini.

Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya ialah kondisi geografis, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan mobilitas di daerah tersebut.

Namun berdasarkan informasi yang pihak Pemda Lambar peroleh, PT Pertamina memastikan bahwa pasokan BBM sekarang akan lancar hingga akhir tahun.

Sehingga harapannya informasi tersebut memang benar adanya agar tidak akn terjadi kelangkaan BBM.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)