Berita Lampung
Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, PKS Sebut 2 Juta Nelayan Terancam Menganggur
Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyebutkan, penderitaan nelayan dan dunia perikanan bertambah dengan kenaikan harga BBM subsidi.
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Rencana kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah bakal semakin memukul kondisi nelayan kecil.
Pasalnya, sebelum rencana kenaikan harga BBM subsidi, kenaikan harga solar nonsubsidi sudah memukul nelayan dan dunia perikanan.
Menanggapi rencana kenaikan harga BBM subsidi, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyebutkan, penderitaan nelayan dan dunia perikanan bertambah dengan harga solar yang mencapai Rp 23.000.
"Kalau solar subsidi untuk nelayan dinaikkan, terus nelayan akan makan apa?" Kata Riyono dalam keterangannya, Rabu (24/8/2022).
Lebih lanjut Riyono memaparkan dampak jika BBM naik tentu banyak kapal yang tidak bisa melaut.
Baca juga: Harga BBM Subsidi Disebut Naik Pekan Ini, Presiden Jokowi Beri Pesan ke Menterinya
Baca juga: Harga BBM Subsudi Dikabarkan Naik, Warga Bandar Lampung Kecewa hingga Pasrah
"Ada hampir 3000 kapal tidak bisa melaut karena biaya BBM membengkak sampai 60 persen dari biasanya," ujarnya.
"Kenaikan BBM dan juga diiringi kenaikan perbekalan membuat sekarat nelayan," lanjut Riyono.
Menurutnya, kenaikan BBM ini berdampak sangat serius.
Riyono menyebutkan ada hampir 7.000 kapal di atas 30 GT izin pusat yang terancam bangkrut akibat kenaikan harga solar ini.
Belum lagi jika solar subsidi dinaikkan, jumlah nelayan kecil yang terdampak akan sangat besar.
"Visi poros maritim tidak mampu hadir disaat nelayan susah, negara tidak hadir saat kondisi susah," tuturnya.
Secara tegas, Riyono memaparkan nelayan binaan PKS tegas menolak dan meminta dana pembangunan IKN dialihkan untuk subsidi solar bagi nelayan kecil.
Bagi Riyono, rencana kenaikan BBM subsidi semakin memperberat kondisi sektor perikanan.
"Harapan baru nelayan dan sektor perikanan mampu bangkit sebagai pengungkit ekonomi nasional terganjal oleh berbagai regulasi dan kondisi yang memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan," ucapnya.
"Kontroversi PP 85, kenaikan PNBP, sistem penangkapan terukur membuat gaduh dan mandeknya sektor perikanan," kata dia.
