Berita Lampung
Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, PKS Sebut 2 Juta Nelayan Terancam Menganggur
Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyebutkan, penderitaan nelayan dan dunia perikanan bertambah dengan kenaikan harga BBM subsidi.
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
"Nampaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memahami psikologi serta denyut nadi nelayan," papar Riyono.
Riyono menilai sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu ST hanya fokus bagaimana meningkatkan pendapatan melalui berbagai aturan yang ujungnya menuai kontroversi dan akhirnya harus direvisi.
"Berbagai sikap nelayan dari penolakan dan ribut soal PP 85 th 2021 beserta turunannya dalam bentuk permen KP no 85 dan 86 tentang Harga Patokan ikan (HPI) dan PHP(pungutan hasil perikanan) membuktikan bahwa KKP tidak memiliki sense of crisis sekaligus gagal berkomunikasi dengan nelayan, tapi kenapa Presiden Jokowi mendatanginya?" tanya Riyono.
Riyono mengatakan setelah terbitnya PP 85 th 2021 yang ditindaklanjuti dengan permen KP menjadikan suasana dialog serta komunikasi menjadi kaku, di satu sisi KKP sudah pasang target Rp 12 Triliun untuk PNBP sampai 2024 dengan harapan di 2022 bisa naik menjadi Rp 1 Triliun.
"Kondisi pandemi nampaknya belum menjadi pertimbangan serius KKP, angka di atas kertas yang disodorkan BPK soal potensi transaksi perikanan yang mencapai Rp 215 Triliun per tahun menjadi acuan target," pungkasnya.
(Tribunlampung co.id/Riyo Pratama)
