Berita Lampung

Tanaman Singkong Tak Bisa Pakai Pupuk Subsidi, Pemprov Lampung Ambil Langkah

Tanpa masuk komoditas pokok dan strategis nasional, petani singkong di wilayah Pemprov Lampung tidak dapat lagi menggunakan pupuk subsidi.

Tribunlampung.co.id/Syamsir Alam
Ilustrasi - Petani singkong di Lampung Tengah. Pemprov Lampung ambil langkah terkait tanaman singkong tidak bisa lagi menggunakan pupuk subsidi. 

Tribunlampung.co.id, Bandar LampungPemprov Lampung usul ke Kementrian Pertanian agar singkong masuk ke dalam komoditas pokok dan strategis nasional.

Sebab tanpa masuk komoditas pokok dan strategis nasional, petani singkong di wilayah Pemprov Lampung tidak dapat lagi menggunakan pupuk subsidi.

Kebijakan tanaman singkong tidak dapat memakai pupuk subsidi ini pasca terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Permentan itu telah diundangkan per 8 Juli 2022 kemarin.

Peraturan tersebut telah menghapus ubi kayu dan puluhan komoditas taman lainnya dalam kelompok prioritas komoditas dengan pupuk subsidi.

Baca juga: Gubernur Arinal Ganjar Dinas BMBK Penghargaan, OPD Terbersih di Pemprov Lampung

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Hadiri Festival Karakatau Tahun 2022 Pemprov Lampung

Saat ini, hanya sembilan (9) komoditas saja yang dialokasikan untuk mendapat pupuk subsidi.

Kesembilan komoditas itu terbagi ke dalam tiga subsektor.

Yakni subsektor tanaman pangan, yaitu padi, jagung, dan kedelai.

Subsektor hortikultura yakni cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Kemudian subsektor perkebunan hanya tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Kesembilan komoditas di atas, dicantumkan melihat perannya sebagai komoditas pokok dan strategis nasional. Sebagai komoditi pokok pangan dan strategis mengenai inflasi.

"Kita sudah berikan usul permohonan agar tanaman singkong bisa masuk dalam rincian komoditas pokok dan strategis nasional," kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kusnardi.

Baca juga: Awasi Lalu Lintas Ternak, Cara Pemprov Lampung Menuju Zero Kasus PMK 

Baca juga: Mandi Kembang, Bintara Remaja Polres Mesuji Lampung Akhiri Masa Orientasi

Dikatakan Kusnardi, usulan tersebut telah diberikan setelah saat Permentan tersebut diundangkan.

Saat ini pihaknya masih menunggu adanya balasan dari usulan itu dari pemerintah pusat yang membidangi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved