Organda Keluhkan Kenaikan Harga BBM Subsidi, Menambah Beban Harga Onderdil dan Kenaikan PPn

“Ini salah satu hal yang membuat biaya operasional kami naik. Karena yang dulunya kami bisa beli ban dengan memfoscast beberapa bulan ke depan,” ucap Sani.

“Tapi saat ini kalau kami tidak beli saat barang ada resiko bila ke depannya impor macet sehingga kami harus merusak cashflow berjalan,” sambungnya.

Sani juga meminta pemerintah lebih tegas dalam menentukan siapa saja yang berhak menggunakan BBM subsidi agar tidak disalahgunakan.

“Kami minta ketegasan pemerintah untuk siapa yang pantas menggunakan BBM subsidi dan tegas pengawasannya,” kata Sani.

“Seperti kita lihat di lapangan banyak sekali penyimpangan, di mana kendaraan angkutan tambang dan perkebunan masih menggunakan BBM subsidi,” ujarnya menambahkan.

Sani, sapaan akrabnya, pun memberikan sebuah video amatir yang memperlihatkan antrean kendaraan truk menuju sebuah SPBU.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (31/8/2022) lalu di sebuah SPBU di daerah Bengkulu.

Dalam video tersebut, terlihat puluhan kendaraan truk mengantre di pinggir jalan.

Sani menduga kendaraan tambang dan perkebunan tersebut mengantre untuk mengisi BBM jenis solar subsidi.

“Di daerah terutama tidak ada yang mengawasi dengan tegas, sementara kami dibatasi dengan kuota,” katanya.

Selain itu, Presdir PT.SAN Putra Sejahtera ini menyinggung pihak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor namun menikmanti BBM subsidi.

Menurut dia, pemilik kendaraan yang tidak patuh terhadap negara itu tidak berhak menggunakan fasilitas negara tersebut.
“Semua ini kan kekeliruan besar dari managerialnya,” tuturnya.

Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar pada Sabtu (3/9/2022) siang.

Untuk jenis Pertalite saat ini ditetapkan Rp 10.000 per liter dan Solar Rp 6.800 per liter, Pertamax menjadi Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)