Berita Lampung
Siltap Belum Dibayarkan, Ratusan Perangkat Desa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Lampung Timur
Siltap belum dibayarkan, ratusan perangkat desa mewakili 264 desa yang ada di Lampung Timur, melakukan unjuk rasa di Pemkab Lampung Timur.
Penulis: Yogi Wahyudi | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Ratusan perangkat desa mewakili 264 desa yang ada di Lampung Timur, melakukan unjuk rasa di Pemkab Lampung Timur.
Aksi tersebut berlangsung pada pukul 10.30 WIB, di depan Kantor Bupati Lampung Timur, Senin (12/9/2022).
Para perangkat desa yang melakukan unjuk rasa, terkait Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa yang belum dibayarkan pada termin kedua dan ketiga tahun 2022.
Selain itu, massa juga menuntut belum cairnya alokasi dana desa (ADD) dari 264 desa selama enam bulan, terhitung sejak bulan April 2022 sampai September 2022.
Pantauan di lokasi, ratusan massa berkumpul di depan kantor bupati, dengan mengenakan seragam dinas berwarna cokelat.
Baca juga: Polres Mesuji Lampung Ajak Pelajar SMAN 2 Way Serdang Pahami Kenaikan Harga BBM
Baca juga: Ketua DPRD Pringsewu Suherman Janji Sampaikan Tuntutan Mahasiswa ke Pusat
Sementara, barisan depan membawa spanduk yang bertuliskan 'Bapak Bupati! Cairkan Siltap Kami, Anak Istri Kami Perlu Dinafkahi. Aparatur Desa Sejahtera Lampung Timur Berjaya'.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari barikade puluhan anggota Satpol PP dan aparat kepolisian Polres Lampung Timur.
Koordinator Aksi Aliansi Aparatur Pemerintah Desa (AAPD), Ibrahim menyampaikan, tiga tuntutan.
Yakni, Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo melaksanakan Perbup No. 02 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2022.
Lalu, Pemkab Lamtim dituntut segera membayar kewajiban penghasilan tetap (siltap) secara penuh yakni enam bulan.
Kemudian, segera dikeluarkan nomor induk perangkat desa (NIPD).
"Pemkab baru membayar satu triwulan saja di tahun 2022 dan juga membayar tunggakan triwulan keempat di tahun 2021," teriaknya dalam orasi itu.
"Sehingga ada enam bulan atau triwulan kedua dan ketiga yang belum dibayar," lanjutnya.
Ia juga meminta Bupati atau perwakilan Pemkab untuk menemui mereka di lokasi aksi.
"Kami minta bupati atau perwakilannya hadir menjawab aspirasi kami," lantang Ibrahim.
