Siltap Belum Dibayarkan, Ratusan Perangkat Desa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Lampung Timur

Ibrahim menuturkan, mengapa persoalan ini terus terulang sejak tahun kemarin, padahal perangkat desa sudah bekerja di pemerintahan desa.

"Kami ingin siltap kami dibayar tahun ini, jangan dibayar tahun besok," tuntutnya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Lamtim Tarmizi hadir di depan kantor Bupati Lampung Timur, mewakili Bupati Lampung Timur. 

Ia mengatakan, Pemkab Lamtim pada tahun ini telah menganggarkan Lampung Timur selama 12 bulan, melalui APBD dan APBD Perubahan tahun 2022 termasuk untuk melunasi tunggakan ADD triwulan keempat di tahun 2021. 

"Sehingga, Pemkab Lampung Timur menyediakan anggaran lebih dari Rp 60 miliar untuk membayar ADD selama tiga triwulan atau sembilan bulan di tahun 2022," jawabannya.

Ia juga menyatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin.

"Kami sudah berupaya maksimal, jadi hal-hal seperti ini mohon dimaklumi," lanjut Tarmizi.

Terkait keterlambatan pembayaran ADD, ia yang mana didalamnya termasuk siltap, ia menjelaskan, pemkab beberapa waktu yang lalu telah menerima perwilan perangkat desa, saat itu Bupati, Wakil Bupati dan Sekkab merespon keluhan tersebut. 

"Selain itu, Pemkab Lampung Timur telah mengajukan melalui APBD Perubahan 2022 dan mendapat respon baik dari anggota DPRD Lamtim untuk diproses," paparnya.

"Dana sudah siap, kami mohon kepada perangkat desa untuk menunggu proses pembayaran ADD ini," tukasnya.

Setelah melakukan aksi di depan Kantor Bupati Lampung Timur, masa berlanjut melakukan aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Timur, dengan tuntutan yang sama.

(Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi)