Pemilu 2024

Bawaslu Lampung Terima 204 Aduan Dugaan Pencatutan NIK

Posko pengaduan Bawaslu di 15 kabupaten /kota di Lampung mencatat ada 204 laporan pencatutan NIK oleh parpol calon peserta pemilu 2024.

Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi
Logo Bawaslu . Bawaslu Lampung terima 204 aduan dugaan pencatutan NIK. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Posko pengaduan Bawaslu di 15 kabupaten /kota di Lampung mencatat ada 204 laporan pencatutan NIK oleh partai politik calon peserta pemilu 2024, Selasa (27/9/2022). .

Sebelumnya Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung, Hermansyah, mengatakan total ada 154 aduan pencatutan NIK dari posko pengaduan per 14 September 2022.

Kini memasuki 27 September 2022, Hermansyah mengatakan laporan bertambah menjadi 204 laporan pencatutan NIK.

“Berikut ini proses laporan periodik posko Pengaduan terkait pencatutan keanggotaan parpol, Bawaslu mencatat 204 aduan" kata Hermansyah, melalui keterangan tertulis.

Hermansyah melanjutkan, rinciannya 204 laporan itu berasal dari 15 kabupaten/kota.

Baca juga: Pendaftar Panwascam Pesisir Barat Lampung Penuhi Kuota Perempuan

Baca juga: Tercatat 281 Orang Daftar Panwaslu Kecamatan di Lampung Barat

Adapun rinciannya, lima pengaduan ke Posko Bawaslu Kota Bandar Lampung, 12 pengaduan di Posko Metro, empat pengaduan di Lampung Barat, 24 aduan di Lampung Selatan, 10 di Lampung Tengah, dan 34 di Lampung Timur.

Selanjutnya ada 24 pengaduan di Lampung Utara, lima di Mesuji, enam di Pesawaran, tujuh di Pesisir Barat, 10 di Pringsewu, 12 di Tanggamus, 30 di Tulangbawang, 17 di Tulangbawang Barat, dan empat aduan di Way Kanan.

Menurut Hermansyah, masyarakat yang melapor sudah diarahkan untuk mengisi form sanggahan, agar identitas mereka segera dihapus atau dimasukan ke dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

Saat disingung langkah Bawaslu melihat hal ini, Hermansyah mengatakan akan memberi saran bersurat kepada Bawaslu kabupaten/kota agar mengawal nama-nama yang ada di parpol agar dikeluarkan.

"Karena dalam hal ini banyak data-data yang tidak merasa mendaftarkan diri namun namanya tercantum di parpol," ujarnya.

Tak akan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024

Bawaslu) Lampung menegaskan pihaknya tidak pilih-pilih dalam penegakan hukum pelanggaran dan pengawasan Pemilu.

Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung Hermansyah menanggapi pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.

"Pada minggu lalu memang Bawaslu RI audiensi dengan Pak Presiden.”

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved