Fraksi Golkar DPRD Lampung Barat Soroti Dugaan Pemotongan Dana Santunan Anak Yatim

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat mendapat laporan terkait adanya pemotongan dana santunan anak yatim di Lampung Barat.

Dugaan adanya pemotongan dana santuanan anak yatim itu disampaikan oleh Anggota DPRD Lampung Barat Ismun Zani dalam rapat pandangan fraksi pembahasan Ranperda APBD perubahan tahun 2023, Jumat (30/9/2022).

Ismun Zani dari Fraksi Golkar mengatakan, dugaan pemotongan dana santunan anak yatim tersebut terjadi di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Pagar Dewa.

“Kami menerima pengaduan terkait penyaluran program santunan anak yatim dari sekurang-kurangnya dua Kecamatan,” kata Ismun.

Ismun pun mempertanyakan kenapa pemotongan dana tersebut bisa terjadi. 

Baca juga: Bunga Kampung Lampung Tengah di Terbanggi Besar Layanani Administrasi sampai Pajak Motor

Baca juga: APBD Lampung Utara Tahun 2023 Diproyeksi Alami Defisit Rp 17 Miliar

Pada ABDP 2022, anggaran santunan untuk anak yatim dianggarkan Rp 200 ribu per orang.

Namun, lanjut Ismun, ada laporan bahwa dana santunan tersebut dipotong menjadi Rp 100 ribu per orang di 2 kecamatan tersebut.

“Ini mungkin khilaf atau bagaimana, di APBD kita anggarkan Rp 200 ribu per orang."  

“Tapi ada satu dua orang yang mungkin khilaf hanya memasukan ke dalam amplop Rp100 ribu,” ujar Ismun.

Pada kesempatan itu, Ismun juga meminta kepada Pemkab Lampung Barat agar program-program yang telah dialokasikan dalam hal penganganan dampak inflasi kenaikan harga BBM bisa dilaksanakan dengan baik.

Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut.

“Kami meminta agar sekelumit program yang telah dialokasikan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, teliti, efisien, tepat guna dan tepat sasaran,” ucap Ismun.

Baca juga: Penerima BSU Ketenagakerjaan di Lampung Selatan Sekitar 11 Ribu Pekerja

Baca juga: Kepala Balai Pemdes Lampung Hadiri Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Serdang Bedagai

Anggota Fraksi Golkar ini juga mengingatkan kepada OPD-OPD pelaksana program dampak inflasi agar tidak main-main dalam melaksanakan program-program tersebut.

Apalagi sampai mencari kesempatan dalam kesempitan yang dialami oleh sebagian masyarakat saat ini.

Menurut Ismun, Fraksi Partai Golkar juga akan melakukan pengawasan-pelaksanaan terhadap beberapa program dampak inflasi ini.