Mafia Tanah di Lampung Selatan

Polda Lampung Ungkap Kronologi Kasus Mafia Tanah di Lampung Selatan

Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Hutagalung mengungkap kronologi kasus mafia tanah di Lampung Selatan tersebut, bermula Juni 2020.

tribunlampung.co.id/Hurri Agusto
Konferensi pers Polda Lampung terkait pengungkapan mafia tanah yang memalsukam sertifikat tanah di Desa Malangsari, Lampung Selatan, Jumat (30/9/2022). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kronologi Polda Lampung menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus mafia tanah yang memalsukam sertifikat tanah di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Hutagalung mengungkap kronologi kasus mafia tanah di Lampung Selatan tersebut, bermula Juni 2020.

"Saat itu, tersangka SJO menjual tanah dengan luas sekitar 10 hektar yang berlokasi di Desa Malangsari, Lampung Selatan dengan menggunakan dokumen pendukung  kepemilikan yang diduga palsu," ujar Ditreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Hutagalung, jumat (30/9/2022)

"Surat tersebut dibuatkan oleh tersangka SYT, selaku kepala Desa Gunung Agung, dan dikuatkan oleh tersangka SHN selaku Sekampung Udik, Lampung Timur," tambahnya

Menurut Reynold, hal tersebut atas permintaan tersangka SJO, terkait letak wilayah administrasi obyek tanah milik SJO.

Baca juga: Breaking News Polda Lampung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Mafia Tanah di Lampung Selatan

Baca juga: Polres Lampung Selatan Gelar Operasi Zebra Krakatau 2022 Lakukan Penegakan Hukum Elektronik

Pasalnya tanah yang semula berada di Desa Gunung Agung, Sekampung Udik, Lampung Timur, kemudian beralih menjadi di Desa Malang Sari Lampung Selatan.

"Tanah tersebut dijual oleh SJO kepada AM yang saat ini masih ditetapkan sebagai saksi,"

"Penjualan tanah tersebut diatasnamakan kepada SJO sendiri, serta lima orang anak dan kerabatnya sebagai penjual," kata dia.

Sementara tersangka RA yang merupakan Notaris dan PPAT dilibatkan dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"RA diminta untuk membuat akta jual beli (AJB) yang isinya memuat keterangan palsu atas transaksi jual beli tersebut,"

Setelah tanah tersebut beralih kepemilikan kepada Saksi AM, obyek tanah tersebut kemudian diajukan penerbitan SHM kepada BPN Lampung Selatan.

Kemudian, tersangka FBM selaku juru ukur BPN diminta oleh saksi AM untuk tidak melapor atas penguasaan tanah di wilayah tersebut.

Baca juga: Hati-hati Parkir Motor di Minimarket, 2 Motor Raib di Alfamar Natar Lampung Selatan

Baca juga: KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi pada Masyarakat di Lampung Selatan

Pasalnya, wilayah tanah yang dijualbelikan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh pemukiman warga yang berjumlah 55 Kepala Keluarga.

"FBM sendiri dijanjikan uang tunai senilai Rp 2,5 juta oleh Saksi AM agar dapat menerbitkan SHM atas sebidang tanah tersebut," kata Reynold.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved